Suarapakar.com, 12 Juni 2026 – Jakarta – Kenaikan signifikan pada harga pertamax hari ini telah memicu perubahan drastis dalam kebiasaan masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Sejak PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter di wilayah DKI Jakarta dan Pulau Jawa, lonjakan sebesar 32 persen ini tak pelak lagi membebani anggaran rumah tangga, terutama bagi kelompok menengah yang sebelumnya memilih BBM non-subsidi demi efisiensi mesin dan lingkungan. Di sisi lain, kebijakan ini justru memicu migrasi besar-besaran konsumen ke Pertalite yang lebih terjangkau, menciptakan potensi kelangkaan BBM bersubsidi dan ancaman baru bagi anggaran negara.
Fenomena peralihan ini terlihat jelas di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Antrean kendaraan di jalur Pertalite tampak mengular, sementara jalur Pertamax lengang. Bagi banyak kalangan, termasuk mahasiswa, pekerja, hingga pengemudi ojek online, selisih harga yang kini mencapai sekitar Rp6.250 per liter dibandingkan Pertalite (Rp10.000 per liter) membuat pilihan bahan bakar lebih ditentukan oleh isi dompet. “Saya biasanya ngisi Pertamax, tapi kalau naiknya segini ya mikir-mikir, apalagi gaji nggak ikut naik,” ujar Ian, seorang pekerja swasta di Yogyakarta, mencerminkan kekhawatiran banyak orang.
Di Pamulang, Tangerang Selatan, SPBU 34.15417 di Jalan Siliwangi menjadi saksi bisu fenomena ini. Antrean panjang sepeda motor didominasi oleh mahasiswa dan pengemudi ojek daring yang berburu bahan bakar lebih murah. Situasi serupa terjadi di SPBU 34.151.16 Raden Saleh, Karang Mulya, Kota Tangerang, yang bahkan harus memasang pengumuman “Pertalite Habis” pada Jumat (12/6/2026) pukul 11.00 WIB akibat lonjakan permintaan yang tak terbendung. Nurohman, shift leader di SPBU tersebut, mengungkapkan bahwa penjualan Pertamax anjlok sekitar 20 persen pasca kenaikan, dengan ramainya konsumen beralih ke Pertalite. “Akhirnya ramainya pindah ke Pertalite,” katanya.
Also Read
Pengamat Ekonomi Energi, Fahmy Radhi, menilai kenaikan harga Pertamax menunjukkan pemerintah mulai realistis menghadapi tekanan fiskal yang berat. Penahanan harga selama tiga bulan sebelumnya menjadi sulit dipertahankan akibat kenaikan harga minyak dunia dan biaya energi global. Kenaikan ini diharapkan dapat mengurangi beban kompensasi pada anggaran negara. Namun, ironisnya, migrasi konsumen ke Pertalite justru berpotensi membebani anggaran subsidi BBM secara nasional. Kuota BBM bersubsidi terancam habis sebelum akhir tahun, yang berarti anggaran negara akan membengkak akibat salah sasaran subsidi, dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM komersial.
Dampak kenaikan harga pertamax hari ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi. Pengusaha logistik pun merasakan tekanan yang signifikan. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO), Budiyanto Darmastono, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi ini akan meningkatkan biaya operasional industri jasa pengiriman dan logistik akibat kenaikan biaya transportasi. Meskipun demikian, ASPERINDO masih berupaya menahan kenaikan tarif layanan demi menjaga daya beli pelanggan dan keberlangsungan perdagangan. Namun, jika efisiensi internal tidak lagi mampu menutupi kenaikan biaya operasional dalam jangka panjang, penyesuaian tarif layanan dinilai sebagai opsi yang sulit dihindari.
Di lokasi terpencil seperti Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, dampak kenaikan harga pertamax hari ini terasa lebih ekstrem. Harga Pertamax dilaporkan mencapai Rp21.000 per liter, sebuah angka yang meresahkan para sopir becak motor (bentor). Muhammad Said (63), salah seorang sopir bentor, mengeluhkan bahwa harga bensin yang sebelumnya berkisar Rp16.000-Rp17.000 per liter saja sudah menipiskan keuntungan. Kini, dengan harga mencapai Rp21.000 per liter, ia bahkan merasa “nombok” atau merugi dalam setiap perjalanan, di mana tarif sekali jalan hanya berkisar Rp20.000-Rp25.000. Kenaikan ini terjadi saat jumlah wisatawan di hari biasa belum ramai, menambah beban bagi para pekerja informal di sana.
Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan harga Pertamax, meskipun bertujuan meringankan beban fiskal negara dari sisi kompensasi BBM non-subsidi, justru menciptakan efek domino yang kompleks. Migrasi ke BBM bersubsidi mengancam ketersediaan kuota, memicu keresahan sosial, dan menekan daya beli masyarakat serta pelaku usaha. Pertanyaan besar kini mengemuka: bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal negara dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan harga pertamax hari ini?
