Suarapakar.com – 29 Juli 2026 | Percepatan transisi elektrifikasi transportasi nasional menjadi keniscayaan. Komunitas Mobil Listrik Indonesia (KOLEKSI) mendesak adanya penerapan regulasi yang lebih terstruktur. Indonesia perlu terobosan kebijakan terkait ekosistem kendaraan listrik, demi mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang telah membuktikan efektivitasnya. Dua studi kasus dari Norwegia dan Ethiopia menjadi bukti nyata bahwa intervensi kebijakan negara, baik melalui skema insentif agresif maupun restriksi ekonomi makro, sangat krusial dalam mendorong adopsi kendaraan listrik (EV).
Norwegia saat ini memimpin adopsi EV global dengan margin yang sangat dominan. Sepanjang tahun 2025, pangsa pasar Battery Electric Vehicle (BEV) di negara itu telah mencapai rekor 95,9 persen dari total penjualan mobil baru penumpang, bahkan menyentuh hampir 98 persen pada kuartal pertama 2026. Keberhasilan ini bukanlah instan, melainkan hasil dari kebijakan fiskal jangka panjang yang agresif. Pemerintah Norwegia menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 25 persen untuk pembelian mobil listrik, membebaskan pajak pendaftaran, serta memberikan diskon signifikan untuk biaya tol dan parkir publik. Selain itu, ketersediaan infrastruktur pengisian daya (charging station) yang memadai berhasil mengatasi kekhawatiran konsumen terhadap jarak tempuh (range anxiety). Secara ekonomi, insentif ini membuat harga BEV setara, atau bahkan lebih murah, dibandingkan kendaraan konvensional di kelas yang sama.
Sementara itu, Ethiopia mengambil langkah yang jauh lebih radikal dengan landasan ketahanan ekonomi nasional. Pada awal 2024, Ethiopia mencetak sejarah sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi melarang impor kendaraan penumpang bermesin Internal Combustion Engine (ICE). Negara tersebut kini hanya mengizinkan impor kendaraan listrik. Keputusan ini didorong oleh analisis ekonomi makro Ethiopia yang menghabiskan hampir US$2 miliar per tahun hanya untuk mengimpor bahan bakar fosil. Dengan menghentikan masuknya mobil ICE, pemerintah Ethiopia tidak hanya menekan defisit devisa secara drastis, tetapi juga memanfaatkan surplus energi listrik dari pembangkit hidroelektrik domestik. Hasilnya, populasi mobil listrik di Ethiopia melonjak drastis dari sekitar 7.000 unit pada tahun 2022 menjadi 115.000 unit pada tahun fiskal 2025/2026.
Also Read
Arwani Hidayat, Ketua Umum KOLEKSI, menekankan bahwa kedua studi kasus ini membuktikan bahwa adopsi EV bukan sekadar tren otomotif, melainkan strategi ketahanan energi dan ekonomi nasional yang krusial. Ia meyakini Indonesia memiliki kapasitas untuk memadukan kedua pendekatan tersebut. Dengan sumber daya alam untuk produksi baterai dan potensi energi terbarukan yang besar, Indonesia dapat mengadopsi kebijakan yang lebih presisi. Regulasi yang lebih terstruktur terkait insentif pajak langsung ke konsumen dan pengetatan standar emisi kendaraan ICE akan mempercepat Return on Investment (ROI) bagi infrastruktur publik, sekaligus menurunkan beban subsidi BBM nasional. Tanpa terobosan kebijakan yang tepat, Indonesia Perlu Terobosan Kebijakan Terkait Ekosistem Kendaraan Listrik agar tidak tertinggal.
Penyelarasan Regulasi dan Perluasan Infrastruktur
KOLEKSI mengidentifikasi adanya kebutuhan mendesak untuk penyelarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perluasan infrastruktur pengisian daya cepat (fast-charging) yang merata di luar Pulau Jawa serta edukasi teknis kepada publik menjadi pilar fundamental yang tak boleh terlewatkan. Saat ini, terdapat ketimpangan dalam regulasi penyedia perangkat pengisian daya stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Skema regulasi di Indonesia masih terfokus pada populasi kendaraan, sementara rantai pasok infrastruktur kelistrikan belum mendapatkan perhatian yang sepadan.
Meskipun pemerintah telah agresif memberikan insentif berupa pembebasan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk impor EV berskema CBU (Completely Built Up) dan CKD (Completely Knocked Down) dengan syarat komitmen produksi lokal, insentif radikal yang setara belum menyentuh rantai pasok infrastruktur kelistrikan. Populasi kendaraan listrik yang terus digenjot tidak akan terserap optimal jika tidak diimbangi dengan masifnya ketersediaan sarana pengisian daya. Oleh karena itu, Indonesia Perlu Terobosan Kebijakan Terkait Ekosistem Kendaraan Listrik yang komprehensif.
Tinjauan Pajak Impor Perangkat SPKLU
Perangkat keras SPKLU, terutama mesin DC Fast Charger berkapasitas tinggi, mayoritas masih diimpor. Perangkat ini kerap terbentur klasifikasi tarif bea cukai standar komersial dan tidak otomatis mendapatkan fasilitas pembebasan bea layaknya unit mobil EV. Relaksasi fiskal khusus berupa diskon hingga pembebasan pajak impor bagi produsen dan importir perangkat SPKLU mutlak diperlukan. Kebijakan hulu ke hilir yang seimbang ini akan menekan biaya modal, mempercepat ROI bagi investor SPKLU, baik swasta maupun publik, sekaligus menekan beban subsidi BBM secara paralel. Dorongan ini menegaskan bahwa Indonesia Perlu Terobosan Kebijakan Terkait Ekosistem Kendaraan Listrik agar transisi energi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang luas.
