Connect with us

Ekonomi

Usai Bali, Pemerintah Akan Galangkan Work From Lombok hingga Labuan Bajo

“Tidak menutup kemungkinan daerah-daerah pariwisata lainnya juga diberlakukan kebijakan serupa, seperti Work From Lombok atau Work From Labuan Bajo,”

Diterbitkan

on

Work From Lombok (suara pakar)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di Lombok, (Sumber: Lensa Mandalika)

Suarapakar.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sedang menggembar-gemborkan kebijakan Work From Bali (WFB). Tak hanya itu, Lombok hingga Labuan Bajo akan jadi target daerah berikutnya dalam kebijakan ini.

Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam temu wartawan mingguan, Rabu (2/6/2021). Sandi mengungkapkan bahwa ia ingin daerah wisata lain bisa jadi sasaran kebijakan tersebut. Sehingga nantinya, diharap tercipta Work From Lombok hingga Labuan Bajo.

“Tidak menutup kemungkinan daerah-daerah pariwisata lainnya juga diberlakukan kebijakan serupa, seperti Work From Lombok atau Work From Labuan Bajo,” kata Sandi.

“Saya sendiri telah melakukan kegiatan Work From Bali sejak kuartal pertama di tahun 2021, tentu berdampak pada tingkat efisiensi kerja, karena kualitas udara yang bersih, pemandangan yang indah. Untuk itu kita harapkan program WFB ini dapat memperlihatkan hasil yang maksimal,” imbuhnya.

Baca juga: Baca juga: Keuangan Kian Kritis, Erick Thohir Ingin Pangkas Komisaris Garuda Jadi Hanya 2

Work From Bali Dalam Tahap Koordinasi

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan bahwa kebijakan WFB masih dalam tahap koordinasi. Ia berharap program itu bisa terlaksana di kuartal ketiga 2021.

“Sampai saat ini kebijakan Work From Bali yang dilakukan oleh Kemenko Marves masih dalam tahap koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kita harapkan ini bisa finalisasi pada kuartal ketiga. Semoga program ini bisa tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu,” terang Sandi dalam temu wartawan mingguan, Rabu (2/6/2021).

Menparekraf Sandi berharap bahwa program ini akan mempercepat pemulihan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Ia juga mengungkapkan data BPS terkait Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali pada Februari 2021 tingkat Penghunian Kamar (PTK) pada Februari 2021 untuk hotel bintang 8,99 persen.

“Target yang termasuk ke dalam perumusan yaitu sekitar 25 persen ASN yang sesuai dengan bidangnya untuk melakukan work from bali. Itu berarti ada sekitar 25 persen hunian hotel yang akan terisi di wilayah Nusa Dua ketika program ini diluncurkan,” terang Sandi.

“Dengan kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah untuk mendorong ASN serta pihak swasta berkegiatan di Bali diharapkan semakin meningkatkan jumlah keterisian kamar serta lama tinggal wisatawan sehingga memberikan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Bali,” imbuh dia.

Pemilihan Nusa Dua, kata Sandi, karena daerah tersebut telah ditetapkan sebagai green zone oleh pemerintah provinsi setempat. Nusa Dua juga dipilih karena visitor management yang telah berjalan dengan baik, sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan terutama dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

“Selain itu, didorong dengan infrastruktur telekomunikasi dan internet yang menopang,” ujar Sandi.

“Kami tentu mendorong daerah-daerah lain juga dapat melakukan hal yang sama dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin seperti di Ubud dan Sanur yang juga ditetapkan oleh Pemda setempat sebagai green zone,” imbuh dia.

KELASTRADING

Berita Populer