Connect with us

Nasional

Tolak JHT 56 Tahun, Elemen Buruh Sumut Geruduk BPJS Ketenagakerjaan Medan Hari Ini

Diterbitkan

on

Suarapakar.com – Ribuan buruh dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumut Melawan Jahat 56 Tahun akan mengelar aksi unjuk rasa besar ke Kantor DPRD Sumut dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan, menolak pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) usia 56 tahun, Rabu (23/2/2022).

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, massa buruh yang diperkirakan 1.000 tersebut tergabung dari Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Serdang Bedagai dan beberapa daerah sekitar. Massa menolak tegas Peraturan Menteri Tenagakerja (Permenaker) No 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran JHT.

“Tuntutan aliansi buruh Sumut ini mengusung lima tuntutan, termasuk pecat Menaker Ida Fauziyah,” ungkap Willy.

Selain itu, Cabut/Batalkan UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, Tolak revisi UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 Thn 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan batalkan rencana revisi UU No. 21 Tahun 2000 Tentang SP/SB.

Adapun 22 SP/SB Sumut yang tergabung dalam aliasi aksi ini adalah, SPN – KSPI, FSPMI – KSPI, SBMI Merdeka, SBBI, PPMI, KSBSI MP, F-LOMENIK KSBSI, SBSU, SARBUMUSI, SERBUNAS, SERBUNDO, KIKES KSBSI, FTNP KSBSI MP, FSBSI MP, KSBI 92, M2I KSBSI, FSP NIBA KSPSI, FSPPP KSPSI, FARKES KSPSI, FSPP KSPSI, SPR, FSP. PAR KSPSI.

Pembayaran JHT 56 Tahun Untungkan Kapitalis

Sementara itu, pimpinan aksi aliansi, Rintang Berutu menyebutkan, Permenaker No 2 Tahun 2022 tersebut sangat tidak adil dan merugikan kaum buruh Indonesia ditengah situasi badai PHK tinggi.

“Menteri tenaga kerja harusnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan buruh, bukan malah memiskinkan kaum buruh,” kata Rintang yang juga selaku Ketua Umum SBMI Merdeka.

Rintang juga mengatakan kebijakan-kebijakannya Menaker justru lebih bertanggungjawab terhadap keuntungan dan kekayaan para kapitalis pengusaha daripada keadilan dan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya, seperti Pemberlakuan UU Omnibus Law No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh Pemerintah.

“UU tersebut mudah merekrut, mudah mempHK dan dapat diupah murah. Saat ini aturan PHK semakin mudah dan murah, sistem kerja perbudakan outsourching atau kontrak semakin bebas dan panjang, upah semakin murah dan pengurangan hak-hak lainnya,” ungkap Rintang.

Rintang menambahkan sejak berlakunya UU ini, jutaan pekerja sudah terPHK, Pekerja/Buruh belum lagi dampak Pandemi Copid 19.

“Jadi uang JHT-nya di BPJS Ketenagakerjaan untuk digunakan sebagai modal membuka usaha karena uang pesangon yang diterima sangat murah saat ini,” tegas Rintang.

Kontroversi Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT baru bisa dicairkan penuh peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah berusia 56 tahun. PP itu ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 30 Juni 2015 dan berlaku 1 Juli 2015. Dan kini menuai kontra di masyarakat. Bahkan, muncul petisi penolakan, diikuti aksi buruh di berbagai daerah.

Kontributor: Gunawan

Berita Populer