Connect with us

Nasional

Tak Hanya Gonta Ganti Istilah, DPR Minta Pemerintah Evaluasi PPKM

“Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah,”

Diterbitkan

on

DPR Minta Pemerintah Evaluasi PPKM (suara pakar)
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. (Sumber: DPR RI/Tari)

Suarapakar.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Bukan hanya gonta-ganti istilah.

Diketahui sebelumnya, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid-19. Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4.

“Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah,” katanya melalui rilis yang dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (22/7/2021).

Pasalnya berdasarkan testing yang dilakukan pemerintah, kata Netty, datanya turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Sementara angka positivity rate meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir.

“Klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah,” kata Netty.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM.

“Misalnya, berapa rerata tingkat BOR (bed occupancy rate) yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya,” ungkap Netty.

Data kuantitatif itu penting diperhatikan, lanjut Netty, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.

“Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan,” kata legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Netty menilai, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.

“Pemerintah harus menjelaskan bagaimana strategi mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari. Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai?,” ucapnya.

“Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas,” tambahnya.

Baca juga: Dengar Aspirasi Rakyat, Pemerintah Larang TKA Masuk ke Indonesia

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nakes dan Kebutuhan Rakyat

Lebih lanjut, Netty mempertanyakan terkait intensif nakes dan klaim rumah sakit. Pasalnya, baru- baru ini terdengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada membuat meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah.

“Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi managemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah agar tidak abai pada kebutuhan rakyat selama PPKM.

“Jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM. Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos,” pungkasnya.

“Jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut,” tutupnya.

GRANPRIZE

Berita Populer