Connect with us

Kriminal

Suap Penyidik KPK, Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai Dikenakan Pasal Berlapis

M Syahrial dikenakan pasal berlapis karena melakukan suap sebesar Rp1,6 miliar kepada penyidik KPK, Stepanus Robinson Pattujulu.

Diterbitkan

on

Suap Penyidik KPK, Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai Dikenakan Pasal Berlapis
Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif M Syahrial (rompi tahanan) dikawal petugas saat tiba di Gedung KPK. (Sumber: KPK)

Suarapakar.com – Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif M Syahrial dikenakan pasal berlapis karena melakukan suap sebesar Rp1,6 miliar kepada penyidik KPK, Stepanus Robinson Pattujulu.

Hal tersebut terbukti dalam sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (12/7/2021). Di mana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Syahrial dengan 3 pasal sekaligus.

Adapun tiga pasal yang didakwa kepada Syahrial yakni Pasal 5 ayat (1) huruf b dan a serta Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum KPK, Budi mengatakan bahwa perbuatan terdakwa berawal sekitar Oktober 2020, di mana Wali Kota Tanjungbalai yang juga merupakan kader Partai Golongan Karya (Golkar) itu berkunjung ke rumah dinas Muhammad Azis Syamsudin selaku Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan petinggi Partai Golkar

Pada pertemuan itu, terdakwa dan Azis Syamsudin membicarakan mengenai Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diikuti oleh Terdakwa di Kota Tanjungbalai, lalu Azis Syamsudin menyampaikan kepada terdakwa akan mengenalkan dengan seseorang yang dapat membantu memantau dalam proses keikutsertaan terdakwa dalam Pilkada tersebut.

“Setelah terdakwa setuju, kemudian Azis Syamsudin mengenalkan Stepanus Robinson Pattuju yang merupakan seorang penyidik KPK kepada terdakwa,” katanya dalam persidangan yang digelar secara virtual di Cakra II PN Medan itu.

Lanjut Budi, dalam perkenalan itu, terdakwa menyampaikan kepada Stepanus Robinson Pattuju akan mengikuti Pilkada periode kedua Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Namun, ada informasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pekerjaan di Tanjungbalai dan informasi perkara jual beli jabatan di pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK.

“Sehingga terdakwa meminta Stepanus Robinson Pattuju supaya membantu tidak menaikkan proses Penyelidikan perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang melibatkan Terdakwa ke tingkat Penyidikan agar proses Pilkada yang akan diikuti oleh Terdakwa tidak bermasalah,” ungkap JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis itu.

Atas permintaan terdakwa tersebut, Stepanus Robinson Pattuju bersedia membantu dan saling bertukar nomor telepon. Kemudian, Stepanus Robinson Pattuju menelpon rekannya Maskur Husain seorang advokat.

Dia menyampaikan persoalan yang diadukan terdakwa kepada Maskur. Maskur yang seorang advokat itu menyanggupi untuk membantu pengurusan perkara tersebut asalkan ada dananya sebesar Rp1,5 miliar. Permintaan ini disetujui Stepanus Robinson Pattuju untuk disampaikan kepada terdakwa.

Singkat cerita, terdakwa kemudian menyanggupi permintaan ini dan mengirimkan uang itu secara bertahap melalui rekening Riefka Amalia. Total pengiriman melalui rekening itu mencapai Rp1.475.000.000.

Bahwa selain pemberian uang secara transfer yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas, terdakwa pada 25 Desember 2020 berlanjut menyerahkan uang tunai kepada Stepanus sejumlah Rp210.000.000. Kemudian pada awal Maret 2021 menyerahkan terdakwa juga menyerahkan sejumlah Rp10.000.000 di Bandara Kualanamu.

“Sehingga jumlah seluruhnya Rp1.695.000.000,” terang Jaksa.

Sidang perdana Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, Muhammad Syahrial yang digelar secara virtual di Cakra II PN Medan, Senin (12/7/2021). (Sumber: istimewa)

Baca juga: Edhy Prabowo Minta Dibebaskan Demi Istri Salihah dan 3 Anak

Azis Syamsudin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi

Usai mendengar nota dakwaan JPU, majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga sepekan mendatang. Sebelum persidangan ditutup, JPU juga menyampaikan ada 76 orang saksi dalam kasus ini. Namun, hanya sekitar 20 orang yang akan dimintai keterangan dalam persidangan.

Usai persidangan, JPU Budi mengatakan kemungkinan salah satu saksi yang bakal dihadirkan adalah Azis Syamsudin. Ini mengacu nama wakil ketua DPR RI itu disebut dalam dakwaan.

“Sesuai dengan fakta BAP, nanti kita upayakan. Jadi memang terdakwa ini, sebelum bertemu dengan Robinson Pattuju itu bertemu dulu, melakukan pertemuan dengan Pak Azis Syamsudin. Perkenalannya di situ,” beber JPU.

JPU Budi juga menuturkan, untuk penyidik KPK Robinson Pattuju yang terlibat dalam kasus penyuapan ini, berkasnya masih dalam tahap pemberkasan.

“Ini pemberinya dulu karena penahanannya lebih singkat jadi diduluankan. Untuk penerima masih pemberkasan. Kemungkinan sidangnya juga di Medan,” pungkas Budi.

Reporter: Jafar Wijaya

GRANPRIZE

Berita Populer