Connect with us

Ekonomi

Soal Pajak Pulsa, Sri Mulyani : Tidak Ada Pungutan Pajak Baru

Diterbitkan

on

Menteri Keuangan jelaskan soal pajak pulsa, token listrik dan voucher

Suarapakar.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani jelaskan soal aturan baru pengenaan dan penghitungan pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher. Melalui akun instagram pribadinya @smindrawati, Sri Mulyani tegaskan aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

“Ketentuan tersebut TIDAK BERPENGARUH TERHADAP HARGA PULSA /KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER,” tegas Sri Mulyani melansir dari Kompas.com, Sabtu (30/1/2021).

Pengenaan Pajak berupa PPN dan PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, serta voucher sebelumnya sudah berlaku. Sehingga tidak ada jenis dan objek pajak baru.

“Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer SUDAH BERJALAN. JADI TIDAK ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER,” tegasnya.

Katanya, ketentuan tersebut bertujuan menyederhanakan pengenaan PPN dan PPn atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher dan untuk memberikan kepastian hukum.

Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Pajak Pulsa, Token Listrik dan Voucher

Dalam postingannya tersebut, Sri Mulyani juga menjelaskan soal pungutan PPN tersebut. Pada pulsa atau kartu perdana, dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN, sebatas pada distributor tingkat II (server).

“SEHINGGA DISTRIBUTOR TINGKAT PENGECER YANG MENJUAL KEPADA KONSUMEN AKHIR TIDAK PERLU MEMUNGUT PPN LAGI,” jelasnya.

Pada token listrik, Sri Mulyani menjabarkan, jika tidak ada PPN atas nilai token tersebut. Hal yang sama terhadap voucher, karena voucher adalah alat pembayaran setara dengan uang.

“Namun hanya dikenakan atas JASA PENJUALAN/KOMISI yang diterima agen penjual,” tuturnya.

Akhir postingannya tersebut, Sri Mulyani pun menegaskan, jika pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa. Serta PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucher merupakan dimuka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan (dikurangkan) dalam SPT tahunannya.

“JADI TIDAK BENAR ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER. PAJAK YANG ANDA BAYAR JUGA KEMBALI UNTUK RAKYAT DAN PEMBANGUNAN. KALAU JENGKEL SAMA KORUPSI -MARI KITA BASMI BERSAMA..!,” pungkas Sri Mulyani.

sri mulyani soal pajak pulsa

Postingan akun instagram Sri Mulyani (@smindrawati) soal pajak pulsa, token listrik, voucher.

Berita Populer