Connect with us

Nasional

Semua Gratis, Jokowi Tegaskan Vaksinasi Berbayar Dibatalkan

“Sehingga dengan begitu mekanisme untuk seluruh vaksinasi, baik itu gotong royong maupun yang sekarang, mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,”

Diterbitkan

on

Jokowi Tegaskan Vaksinasi Berbayar Dibatalkan (suara pakar)
Presiden Joko Widodo, (Sumber: Sekretariat Kabinet RI)

Suarapakar.com – Presiden Jokowi telah memutuskan untuk membatalkan vaksinasi Covid-19 berbayar bagi individu, yang direncanakan akan disalurkan melalui PT. Kimia Farma.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/07/2021).

“Setelah mendapat masukan serta respons dari masyarakat, Presiden memberikan arahan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma dibatalkan semuanya dan dicabut,” ucap Pramono dikutip dari Sekretariat Kabinet RI, Jumat (16/7/2021).

Dengan demikian, lanjut Pramono, maka seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme yang telah berjalan saat ini, yaitu gratis.

“Semua vaksinasi tetap dengan mekanisme yang telah digratiskan seperti yang disampaikan Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, kata Pramono, terkait dengan mekanisme Vaksinasi Gotong Royong (VGR) tetap dilakukan melalui perusahaan. Dimana perusahaan yang akan menanggung semua biaya vaksinasi para karyawannya.

“Sehingga dengan begitu mekanisme untuk seluruh vaksinasi, baik itu gotong royong maupun yang sekarang, mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Tahap ke-26, Sebanyak 1 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Jokowi Larang Menteri Selain Menlu ke Luar Negeri Tanpa Izin

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, Jokowi dengan tegas meminta kepada seluruh jajarannya di Kabinet agar memiliki rasa kepekaan sosial selama pandemi Covid-19 sekarang ini.

“Presiden menegaskan, dalam PPKM Darurat tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Jokowi melarang seluruh menteri serta kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri (LN). Jika tidak ada hal yang bersifat penting atau khusus, itupun harus ada izin langsung dari Jokowi.

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menlu saja. Karena itu memang sesuai dengan bidang tugasnya,” katanya.

“Untuk yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus. Namun, harus mendapat izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegasnya.

Selain itu, imbuh Pramono, Jokowi juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat fasilitas isoman bagi pegawainya yang terpapar virus Covid-19. Ia memperkirakan, setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas sekitar 300-500 pasien isoman.

“Untuk itu, harus dibuat secara baik, dan dipersiapkan. Nanti pemerintah juga akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada pasien isoman yang telah bergabung itu,” pungkasnya.

GRANPRIZE

Berita Populer