Connect with us

Nasional

RUU Penghina Presiden, Sudjiwo Tejo: Rakyat Tidak Menghina Karena Takut Dibui

Pasal 217 itu berbunyi, setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Diterbitkan

on

RUU Penghina Presiden
Budayawan Sudjiwo Tedjo. (Sumber: Youtube).

Suarapakar.com – Budayawan Sudjiwo Tejo melontarkan kritikan pedas terkait adanya draf RUU Penghina Presiden yang menyebutkan penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dapat dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara.

Tak hanya itu, bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya dapat diperberat menjadi 4,5 tahun penjara. Tak setuju dengan itu, Sudjiwo Tedjo menilai bahwa RUU penghinaan Presiden justru membuat martabat seorang Presiden hilang.

“Rakyat tak menghina presiden bukan krn ia tak hina, tapi hanya karena takut dibui,”cuit Sudjiwo Tedjo dalam akun Twitter pribadinya @sudjiwotedjo resminya, Sabtu 5 Juni 2021.

“tu lebih merendahkan martabat seorang presiden (siapa pun presidennya kini dan di periode2 mendatang). Mohon para penggagas RUU Penghinaan Presiden ini menjaga martabat para presiden kini & kelak,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sudjiwo Tedjo justru menilai bahwa para penggagas RUU penghinaan Presiden itulah yang bisa kena sanksi penjara.

“Mungkin para penggagas RUU Penghinaan Presiden itulah yg justru harus dibui. Merekalah, mungkin, yg secara ESENSIAL menjadi biangkerok penyebab para presiden kehilangan martabat, yaitu tidak dihina oleh rakyat hanya krn rakyat takut dibui bukan krn rakyat memuliakannya,” cuitannya.

Baca juga: Pemburu Utang Resmi Dilantik, Ini Sederet Tugas Pokja Satgas BLBI

Draft RUU Penghina Presiden

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Undang KUHP. Salah satunya yang menarik perhatian publik adalah RUU Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden .

Dalam draf RUU KUHP tersebut, salah satu pasal yang menjadi sorotan yakni tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yakni dalam Bab II Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 217 itu berbunyi, setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Sementara dalam pasal 218 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Namun aturan di atas menjadi gugur apabila hal di atas untuk membela diri. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 218 ayat 2 yang berbunyi, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Nah, ancaman hukuman penjara naik 1 tahun apabila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik lainnya.

Pasal 219 berbunyi, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Denda kategori IV yang dimaksud di atas yaitu maksimal Rp 200 juta (Pasal 79 RUU KUHP).

Berita Populer