Connect with us

Kriminal

Proses Hukum Bocah Korban Pencabulan Ayah Kandung di Sergai Dinilai Lamban

“Lambannya penanganan kasus ini mengindikasikan kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti kasus ini,”

Diterbitkan

on

korban pencabulan ayah kandung
Ilustrasi kasus pencabulan (foto : PKPA)

Suarapakar.com – Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) menyayangkan lambatnya proses hukum bocah korban pencabulan ayah kandung di Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.

Korban yang berinisial JC (5) menjadi korban pencabulan ayah kandungnya berinisial JW sejak korban berusia 2 tahun. Kasusnya baru terungkap sejak tahun 2019 lalu.

PKPA dan UPT PPA Provinsi Sumatera Utara sendiri mengalami kendala dan kesulitan untuk bertemu dan berkordinasi dengan jaksa dalam upaya memantau perkembangan proses persidangan korban.

Pelaku JW sendiri, telah menjalani persidangan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sei Rampah, Sergai, atas tuntutan pencabulan. Predator tersebut hanya menjadi tahanan kota.

Ibu korban Happy (34), juga turut menyayangkan keputusan kejaksaan yang hanya menuntut pelaku JW dengan hukuman 9 tahun penjara. Karena jaksa bisa menuntut pelaku lebih 10 tahun penjara. Karena kata Happy sebagai ayah pelaku harusnya melindungi korban.

Baca juga: Polisi Tangkap Dua Anggota Geng Motor yang Keroyok Pemotor

Kasus Korban Pencabulan Ayah Kandung Aparat Kurang Serius

Koordinator PKPA Dizza Siti Soraya menyebut, kasus ini dapat berdampak buruk untuk psikologi korban. Dia beranggapan bahwa lambatnya proses hukum atas kasus JC dapat berdampak buruk pada psikologi korban dan dapat menyebabkan trauma berkepanjangan.

“Sampai proses persidangan terdakwa belum ada penahanan, hal ini akan memperburuk kondisi korban,” ujarnya Senin, (8/2/2021).

“Apalagi korban ditempatkan pada ruangan yang sama dengan pelaku sehingga menyebabkan trauma,” lanjutnya.

Direktur Eksekutif PKPA Keumala Dewi juga berpendapat yang sama. Lambatnya proses hukum ini dapat berdampak trauma terhadap korban.

“Lambannya penanganan kasus ini mengindikasikan kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus ini,” jelasnya.

Dewi mengatakan, akibat lambannya penanganan kasus ini, pelaku sendiri bebas berkeliaran. Dampaknya, terjadi pada sistem perlindungan anak dan penegakan hukum di Sumatera Utara yang tidak berpihak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

“Ini akan menimbulkan munculnya kasus-kasus serupa pada anak yang lain, dan ini menjadi citra buruk pada penegakan hukum dan pemerintahan di Indonesia,” sebutnya.

Sementara itu, kasus pencabulan ini mendapat sorotan dari Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, SH.

Nahar mengaku prihatin terkait kasus pencabulan anak oleh ayah kandungnya sendiri ini.

“Kami prihatin atas peristiwa ini, dan semoga pelakunya dapat dikenakan sanksi Pasal 82 UU 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak,” tandas Nahar.

Nahar juga mengucapkan terima kasihnya kepada PKPA Medan dan Dinas P3A Provinsi Sumut yang telah melakukan berbagai perlindungan anak dan pendampingan selama proses peradilan.

“Semoga putusan hukumnya akan berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak,” pungkasnya.

Reporter : Rezky Herdana

Berita Populer