Connect with us

Nasional

PPKM Darurat Akan Berlaku di 15 Kab/Kota Luar Jawa-Bali, Termasuk Medan

“Pengaturan ini mulai berlaku pada 12 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Ini dikunci untuk 15 kabupaten/kota,”

Diterbitkan

on

15 Kab/Kota Luar Jawa-Bali (suara pakar)
Foto ilustrasi PPKM Darurat di 15 Kab/Kota Luar Jawa-Bali, (Sumber: Kompas)

Suarapakar.com – Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali mulai 12 Juli 2021.

Keputusan itu disampaikan oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dalam Keterangan Pers PPKM Darurat Luar Jawa-Bali.

“Pengaturan ini mulai berlaku pada 12 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Ini dikunci untuk 15 kabupaten/kota,” ujar Airlangga dikutip dari Sekretariat Kabinet RI, Jumat (9/7/2021).

“Dan nanti akan dimonitor secara harian supaya bisa diantisipasi dengan baik perkembangannya,” lanjutnya.

Rincian 15 kabupaten/kota yang akan diberlakukan PPKM Darurat, yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang (Sumatra Barat), Kota Medan (Sumatra Utara), Kota Batam, dan Tanjung Pinang (Kepulauan Riau) serta Kota Bandar Lampung (Lampung).

Lalu, Kota Pontianak dan Kota Singkawang (Kalimantan Barat), Kabupaten Berau, Kota Balikpapan dan Kota Bontang (Kalimantan Timur), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), serta Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari (Papua Barat).

Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 Tahun 2021, pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di ke-15 wilayah ini ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat yang berlaku di Jawa-Bali.

Baca juga: Larang Sekolah Tatap Muka, Gubsu Pertaruhkan Jabatan

Ketentuan Pembatasan Kegiatan

Adapun ketentuan pembatasan kegiatan yang berlaku, yaitu pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja pada sektor nonesensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH). Sementara, kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring/online.

Pelaksanaan kegiatan sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen work from office (WFO).

Sedangkan esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik diberlakukan 25 persen dengan prokes ketat. Hal itu karena tidak bisa ditunda pelaksanaannya.

Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, serta pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 20.00 waktu setempat. Dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Sementara, apotek dan toko obat diperbolehkan buka selama 24 jam sehari.

Warung makan, kafe, pedagang kaki lima, toko jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya diperbolehkan menerima layanan pesan-antar (delivery)/dibawa pulang (takeaway). Serta tidak menerima makan di tempat.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara. Kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan, dengan ketentuan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dan kapasitas pengunjung 50 persen.

Sedangkan kegiatan di tempat ibadah, termasuk masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditiadakan untuk sementara. Kegiatan peribadatan dapat dilakukan di rumah masing-masing.

GRANPRIZE

Berita Populer