Connect with us

Nasional

Pimpinan DPR: Bantuan Tunai Lebih Efektif Sampai ke Rakyat

“Saya menganjurkan dimulai kepada 50 juta warga perempuan Indonesia dengan besaran Rp400 ribu per bulan selama Tahun 2021,”

Diterbitkan

on

Bantuan Tunai Lebih Efektif (suara pakar)
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar. (Sumber: DPR RI/Man)

Suarapakar.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Wilayah Jawa-Bali semakin memberatkan perekonomian. Sehingga perlu sebuah program bantuan yang lebih efektif bagi masyarakat.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Muhaimin, kebijakan PPKM Darurat merupakan langkah yang tepat sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19. Namun, kebijakan ini harus diikuti dengan kebijakan lain, salah satunya adalah adanya jaminan keamanan terhadap ketersediaan pangan masyarakat.

Apalagi, pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini telah membuat masyarakat mengalami krisis ekonomi.

“Warga Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah sedang dihimpit oleh kesulitan dan kesusahan. Warga kita berhak dilindungi dan dicintai oleh Negara,” ujar Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (9/7/2021).

“Maka, saya mendukung dan menganjurkan agar pemerintah melangsir kembali bantuan subsidi upah. Negara jangan berhenti mencintai rakyatnya,” lanjutnya.

Dikatakan Gus Muhaimin, bantuan sosial merupakan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sejalan dan tegak lurus dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Karena itu, Negara tidak boleh membiarkan warganya sengsara dan menderita. Bansos adalah bukti bahwa keadilan sosial telah menjadi pedoman kebijakan pemerintah,” katanya.

“Tanpa keadilan sosial, kepercayaan rakyat kepada Pemerintah akan merosot, dan sistem demokrasi akan dipertanyakan,” tambahnya.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu mengatakan bahwa dalam menyalurkan bansos, diperlukan inovasi berupa bantuan tunai, terutama kepada kalangan perempuan, mereka yang rentan dan kurang mampu.

“Kepala rumah tangga perempuan, kaum lansia perempuan, anak-anak pekerja atau karyawan yang sedang menganggur atau ter-PHK akibat pandemi,” tutur Gus Muhaimin.

“Saya menganjurkan dimulai kepada 50 juta warga perempuan Indonesia dengan besaran Rp400 ribu per bulan selama Tahun 2021,” sambungnya.

Baca juga: Mensos Risma: Bansos Tunai dan PKH Ditambah Beras 10 Kilogram

Pemerintah Telah Keluarkan 10 Jenis Bansos

Diketahui, pada 2020 silam, dalam upaya menangani pandemi Covid-19, pemerintah telah menggelontorkan setidaknya 10 jenis bantuan sosial. Diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan subsidi upah dan pelatihan kerja, subsidi listrik dan juga bansos sembako/barang.

Namun pada 2021, jenis dan jumlah bansos dikurangi dan subsidi upah dihentikan. Sementara, subsidi listrik masih berjalan.

Dalam upaya mengerem laju infeksi Covid-19, pemerintah kembali memberikan bantuan tunai selama 3 bulan. Total anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 sebesar Rp403,9 triliun.

Naik 7,8 persen dari pagu sebelumnya, yakni Rp372,3 triliun. Sementara, untuk tiga jenis bansos tahun ini, Pemerintah mengalokasikan dana Rp50 triliun.

GRANPRIZE

Berita Populer