Connect with us

Nasional

Perbolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan, Faisal Basri: Rakyat Makin Tak Percaya Presiden

Jokowi mengubah aturan terkait larangan rangkap jabatan rektor, Pasal 39 menyebut bahwa rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap jabatan dengan ketentuan.

Diterbitkan

on

Perbolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan (suara pakar)
Ekonom senior Faisal Basri. (Sumber: RMOL)

Suarapakar.com – Ekonom senior Faisal Basri angkat suara terkait Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro yang kini diperbolehkan untuk merangkap jabatan di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu disampaikan Faisal Basri melalui akun Twitter pribadinya @FaisalBasri, Rabu (21/7/2021). Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Jokowi semakin membuat rakyat menjadi tidak percaya kepada presiden.

“Kalau begini terus, rakyat makin tidak percaya kepada presiden,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI pada 2 Juli 2021. Dalam peraturan baru Statuta UI, Jokowi mengubah aturan terkait larangan rangkap jabatan rektor UI tersebut.

Oleh karena itu, dalam kasus Rektor UI yang diizinkan untuk merangkap jabatan ini membuat Faisal mencurigai sesuatu. Menurutnya, penerbitan regulasi baru tersebut hanya untuk mengizinkan Rektor UI Ari Kuncoro rangkap jabatan menjadi wakil komisaris utama bank salah satu BUMN.

Selain itu, ia menduga Jokowi tidak membaca isi peraturan yang ia tanda tangani tersebut.

“Dalam kasus rektor UI, apakah mungkin presiden tidak membaca apa yang ia tanda tangani?” katanya.

Meski begitu, menurut Faisal, Jokowi tetap harus bertanggung jawab lantaran dirinya telah menandatangani peraturan yang membuat publik heboh.

“Membaca atau tidak, tanggung jawab tetap di pundak yang menandatangani,” jelasnya.

Baca juga: Keluhkan PPKM, Wanita Diduga Pendukung Jokowi: Rakyat Menjerit Pak!

Jokowi Resmi Izinkan Rektor UI Rangkap Jabatan

Jokowi resmi mengizinkan Rektor UI, Ari Kuncoro rangkap jabatan menjadi wakil komisaris utama bank salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut berlaku setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta.

Peraturan tersebut diteken Jokowi pada 2 Juli 2021. Dengan demikian peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI, tidak lagi berlaku per tanggal tersebut.

“Iya benar, kami Majelis Wali Amanat (MWA) juga baru terima salinannya, dan akan kami pelajari terus dirapatkan di MWA,” kata Ketua MWA UI Saleh Husin membenarkan salinan Statuta UI yang baru dikutip dari cnnindonesia, Selasa (20/7/2021).

Dalam peraturan yang baru, Jokowi mengubah aturan terkait larangan rangkap jabatan rektor. Pasal 39 menyebut bahwa rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap jabatan dengan ketentuan.

Jabatan yang dilarang salah satunya meliputi direksi pada BUMN/daerah maupun swasta. Ketentuan ini berbeda dengan PP sebelumnya. Dalam aturan yang lama, larangan rangkap jabatan diatur dalam Pasal 35.

Salah satu jabatan yang tidak boleh dipegang rektor dalam aturan tersebut adalah pejabat pada badan usaha milik negara (BUMN)/daerah maupun swasta. Aturan tidak merinci apakah yang dimaksud dengan jabatan termasuk direksi, komisaris, atau posisi lainnya.

GRANPRIZE

Berita Populer