Connect with us

Ekonomi

Pemerintah Siapkan Subsidi Upah bagi Pekerja Terdampak PPKM

“Kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di level 4 sesuai dengan intruksi Mendagri,”

Diterbitkan

on

Subsidi Upah bagi Pekerja Terdampak PPKM Darurat (suara pakar)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, (Sumber: Kemenaker RI)

Suarapakar.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berencana menyalurkan kembali subsidi upah kepada para pekerja di sektor yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Perekonomian RI, Rabu (21/7/2021). Ia mengatakan, subsidi upah merupakan respons terhadap penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.

“Respons kami terhadap penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap ekonomi dan daya beli buruh serta guna mendukung bisnis dan buruh selama pandemi dan PPKM, maka kami mengusulkan memberi subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ida menyebut, besaran subsidi upah ini adalah Rp500.000 per bulan untuk dua bulan. Dimana nantinya, subsidi upah akan dicairkan sekaligus dua bulan sehingga pekerja akan menerima Rp1 juta. Namun, belum disampaikan kapan subsidi upah ini akan dicairkan.

Jumlah calon penerima subsidi upah, imbuhnya, diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.

Baca juga: Diskon Tarif Listrik Diperpanjang hingga Desember 2021, Cek Cara Dapatkannya

Syarat Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah

Lebih lanjut, Ida mengatakan, para pekerja atau buruh yang akan mendapatkan subsidi upah ini adalah warga negara Indonesia (WNI). Hal itu dapat dibuktikan dengan nomor induk kependudukan.

Lalu, sambungnya, pekerja atau buruh penerima subsidi upah juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, yang dapat dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan 30 Juni 2021. Nantinya, data calon penerima akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian diserahkan kepada Kemnaker.

“Data BPJS ini menjadi sumber karena kami menilai bahwa data ini yang terbaik yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ida mengimbau pekerja untuk segera menyerahkan nomor rekeningnya kepada perusahaan. Agar dapat diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria selanjutnya, tuturnya, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3,5 juta. Sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya diatas Rp3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah,” katanya.

Ditambahkan Ida, calon penerima subsidi upah merupakan pekerja di daerah PPKM dan merupakan pekerja di sektor terdampak. Seperti sektor industri barang konsumsi, perdagangan barang dan jasa terkecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate.

“Proses penyaluran subsidi upah dilakukan oleh bank penyalur dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan melalui bank yang dihimpun dalam Himbara (bank BUMN),” jelasnya.

GRANPRIZE

Berita Populer