Connect with us

Nasional

Pemerintah Jual Belikan Vaksin Covid-19, DPR: Vaksinasi Itu Semestinya Gratis

Kondisi saat ini dalam keadaan darurat, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

Diterbitkan

on

Pemerintah Perjualbelikan Vaksin Covid-19 (suara pakar)
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Sumber: DPR RI/Andri)

Suarapakar.com – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritik pemerintah atas rencana PT Bio Farma (Kimia Farma) yang akan membuka klinik Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Berbayar Individu mulai hari ini, Senin (12/7/2021).

Dimana, rencana tersebut sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19. Serta tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong.

Saleh menegaskan bahwa vaksinasi itu seharusnya gratis dan tidak diperjualbelikan bagi individu. Apalagi, vaksin gotong royong dibiayai perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial.

“Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi?,” tegas Saleh dalam keterangan persnya dikutip dari laman resmi DPR, Minggu (11/7/2021).

Saleh mendesak pemerintah untuk menjelaskan informasi yang beredar tersebut. Menurutnya, dasar pelaksanaan vaksinasi adalah dengan tidak memungut tarif ke masyarakat, apalagi dengan berdalih istilah vaksinasi gotong royong.

“Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas,” ucap Saleh.

Tidak hanya itu, Saleh juga mengingatkan pemerintah bahwa kondisi masyarakat saat ini dalam keadaan darurat. Sehingga, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

Baca juga: Kimia Farma Layani Vaksinasi Berbayar Individu Mulai Besok, Berikut Harganya

Pertanyaan Besar Legislator Terkait Vaksin Covid-19 yang Diperjualbelikan

Selain itu, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu juga mengungkapkan, bila benar ada pembelian vaksin secara individual di apotek, maka banyak pertanyaan muncul.

“Siapa kelak yang akan menjadi vaksinatornya? Siapa pula yang akan memonitor para individu yang telah divaksin itu? Bukankah setiap orang yang divaksin harus terus dievaluasi kondisinya?” imbuh legislator Sumatera Utara II ini, penuh tanda tanya.

“Harus diakui bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) masih selalu ada. Itu perlu diawasi dan dimonitor. Nah, apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi? Bagaimana koordinasinya dengan komnas/komda KIPI?” lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury menyatakan, Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity). Sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.

Nantinya, Vaksin Gotong Royong akan dibanderol seharga Rp879.140 untuk dua dosis vaksin, berikut dengan jasa layanan.

GRANPRIZE

Berita Populer