Connect with us

Nasional

Menguntungkan Rente, PKS Tolak Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton

“Kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seharusnya pemerintah menahan dulu keinginan impor beras,”

Diterbitkan

on

Impor Beras 1 Juta Ton (suara pakar)
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin," (Sumber: PKS.id)

Suarapakar.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin menolak rencana Pemerintah impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun 2021.

Akmal menilai, ada beberapa keanehan pada rencana impor beras. Diantaranya stok dalam negeri yang tinggi serta alasan penambahan cadangan karena kekahwatiran kondisi terburuk.

“Kebijakan Beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan-alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri,” ujarnya melansir dari situs resmi Fraksi PKS, Senin (8/3/2021).

“Disisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam beras tahun ini akan membaik. Tapi Impor kok jalan terus?,” tanya Andi.

Selanjutnya Politisi PKS ini menambahkan, agar tidak terus melakukan sandiwara pada persoalan impor beras ini. Tahun lalu melakukan kebijakan sunyi impor beras dimana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan.

“Kemudian, masa sekarang, dimana produksi pada Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu 19,99 juta ton. Yang berarti kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seharusnya pemerintah menahan dulu keinginan impor beras,” ungkapnya.

Baca juga: DPP Nusantara Bangkit Dorong Moeldoko Maju Di Pilpres 2024

Impor Berasi Menguntungkan Para Pemburu Rente

Selain itu, anggota DPR Komisi IV ini mempertanyakan kondisi akhir tahun lalu diperkirakan ada surplus 2,5 juta-8,5 juta ton beras. Menurutnya, surplus ini dapat dioptimalkan sampai beberapa bulan kedepan sambil menunggu masa panen berikutnya karena saat ini areal tanam sedang meluas akibat curah hujan yang cukup merata.

“Kami FPKS sangat menolak terhadap kebijakan impor beras 1 juta ton ini bila tanpa ada alasan yang meyakinkan. Bukannya anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sunggu sangat keterlaluan,” ungkap pria yang akrab disapa Akmal.

“Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri,” tambahnya.

Lebih lanjut Andi mengatakan, beras sebaiknya jangan disimpan dalam waktu yang terlalu lama. Karena daya tahan beras ini hanya mampu bertahan enam bulan saja.

Menurutnya, dengan sistem logistik yang ada serta kemasan yang tidak kedap akan mengurangi kualitas gizi dan masuknya organisme yang merusak kualitas beras.

“Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani khususnya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya,” tutupnya.

Rencana Impor Beras 1 Juta Ton

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk melakukan impor beras sekitar 1,5 juta ton untuk menjaga pasokan dan harga bahan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Informasi itu tercantum dalam bahan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kemendag. Ia mengatakan, Bulog akan melakukan impor 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton lagi sesuai kebutuhan Bulog.

“Pemerintah melihat komoditas pangan menjadi penting. Salah satu yang penting penyediaan beras stok 1-1,5 juta ton. Terlebih ini mau lebaran ini menjadi catatan agar ketersedian dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat,” ujar Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Kamis (4/3/2021).

Berita Populer