Connect with us

Asia

Masa Tahanan Aung San Suu Kyi Diperpanjang, Pedemo Semakin Marah

Selain mengerahkan pasukan dengan jumlah yang lebih banyak, militer juga memutus akses internet sejak Minggu (14/2/2021) hingga Senin (15/2/2021) dini hari.

Diterbitkan

on

masa tahanan suu kyi
Para pedemo menggelar aksi di Kota Yangon, Myanmar, Selasa (16/2/2021). (Foto: AP Photo)

Suarapakar.com – Militer Myanmar memperpanjang masa tahanan Aung San Suu Kyi hingga Rabu (17/2/2021). Hal itu menyebabkan, para pedemo semakin marah dan mengecam keputusan tersebut.

Meminimalisir kemarahan para pedemo, militer Myanmar pun mengerahkan sejumlah kenderaan militer dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan, militer Myanmar pun harus menggunakan ketapel dan bahkan peluru karet untuk membubarkan demonstrasi yang memprotes penahanan Aung San Suu Kyi itu di depan Bank Ekonomi Myanmar, di Mandalay.

Berdasarkan laporan media lokal, sejumlah pedemo mengalami cedera akibat pembubaran paksa tersebut. Melansir dari okezone.com, Selasa (16/2/2021), polisi menahan 20 mahasiswa, pedemo di Ibu Kota Naypyidaw. Walau setelah itu, polisi membebaskan mereka.

Akibat kejadian itu, jumlah para pedemo semakin berkurang. Di Yangon misalnya, walau penduduk kotanya terbilang paling banyak di Myanmar, namun jumlah pedemo semakin berkurang.

Maklum saja, militer Myanmar mengerahkan pasukan dengan jumlah yang lebih banyak di sejumlah ruas jalan di kota tersebut.

Selain mengerahkan pasukan dengan jumlah yang lebih banyak, militer juga memutus akses internet sejak Minggu (14/2/2021) hingga Senin (15/2/2021) dini hari.

Baca juga: 98 Tahun Lalu, Arkeolog Buka Makam Raja Tutankhamun Pertama Kalinya

PBB Komentari Soal Masa Tahanan Aung San Suu Kyi

Menangapi hal itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengaku prihatin dengan adanya penahanan para pemimpin politik tersebut, termasuk juga menambah masa tahanan Suu Kyi. Antonio pun menyayangkan sikap militer yang melakukan pembatasan akses internet.

Melalui juru bicaranya, Antonio menyerukan kepada militer Myanmar untuk menjamin hak berkumpul warga secara damai. Pihaknya pun tak bisa mentolelir sikap militer yang melakukan intimidasi dan kekerasan yang terus berlangsung.

“Sekjen sangat prihatin atas situasi di Myanmar, termasuk peningkatan penggunaan kekuatan dan laporan tentang pengerahan kendaraan lapis baja tambahan di kota-kota besar,” kata juru bicara Guterres dalam sebuah pernyataan, Minggu lalu.

Berita Populer