Connect with us

Internasional

Krisis Politik Myanmar, DPR Minta Pemerintah Lebih Proaktif

“Saya berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar,”

Diterbitkan

on

Krisis Politik Myanmar (suara pakar)
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto: Istimewa/suara pakar)

Suarapakar.com – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif terkait krisis politik Myanmar melalui forum ASEAN.

Sukamta pun memberikan apresiasi kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang berinisiatif melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri luar negeri negara-negara di ASEAN untuk mencari solusi terhadap krisis kudeta di Myanmar tersebut.

“Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di ASEAN, saya berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar,” ungkapnya kepada media, Jakarta, Sabtu (13/3/2021).

Sukamta menilai, pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan juga pelaksanaan pemilu melalui jalan dialog menjadi modal penting untuk mendorong iklim demokrasi berkembang di ASEAN.

“Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog. Saya kira akan lebih didengar elite berkuasa di Myanmar,” ujarnya.

Kendati demikian, Sukamta juga meminta Pemerintah Indonesia tidak segan untuk bersikap tegas apabila krisis politik di Myanmar mengarah kepada tindak kekerasan yang tidak terkontrol.

Sukamta mengatakan, meskipun ada prinsip ‘non-interfere’ dalam komunitas ASEAN, namun tekanan politik secara proporsional tetap perlu dilakukan. Oleh karena itu, menurut Sukamta, Pemerintah Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan demokrasi menjadi agenda utama ASEAN.

Maka dari itu, Sukamta menegaskan, langkah konkret harus diambil oleh para pemimpin ASEAN untuk mendesak elite di Myanmar menahan diri dan membuka dialog dengan kelompok demonstran guna mencegah jatuhnya korban jiwa yang semakin banyak.

Baca juga: PDI Perjuangan Minta Pemerintah Ajak ASEAN Tekan Rezim Militer Myanmar

Krisis Politik di Myanmar Semakin Tidak Terkendali

Pasalnya, Sukamta melihat, situasi di Myanmar saat ini sudah semakin tidak terkendali karena konflik politik disana juga dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi.

“Krisis politik di Myanmar yang berawal dari kudeta militer terhadap pemerintahan dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 bisa berkembang semakin buruk,” katanya.

“Jika tidak ada upaya serius dari para pemimpin ASEAN untuk mendorong elite militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog,” sambungnya.

Di sisi lain, menurut Sukamta, ada jarak politik yang cukup jauh antara kelompok anak muda, masyarakat dan elite politik yang berkuasa di Myanmar saat ini.

Dengan adanya kondisi itu, Sukamta menambahkan, akan menyulitkan kompromi antarpihak di Myanmar. Sehingga, penggunaan kekerasan yang berlebihan akan sangat mungkin dilakukan oleh pihak militer.

Kontributor: Deni Muhtarudin

Berita Populer