Connect with us

Nasional

Kontras Sumut Peringati Hari Anti Penyiksaan 2021

KontraS Sumut juga merilis beberapa temuan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama periode Juli 2020 hingga Juni 2021 yang terjadi di wilayah Sumut.

Diterbitkan

on

Aksi teatrikal yang dilakukan KontraS Sumut memperingati Hari Anti Penyiksaan tahun 2021, Sabtu (26/6/2021) (Foto: istimewa)

Suarapakar.com – Dalam rangka memperingati Hari Anti Penyiksaan tahun 2021 KontraS Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi teatrikal di depan Gedung London Sumater (Lonsum) Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (26/6/2021).

KontraS Sumut juga merilis beberapa temuan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama periode Juli 2020 hingga Juni 2021 yang terjadi di wilayah Sumut.

Dalam pers rilis berjudul “Aparat Menyiksa Semakin biasa” KontraS Sumut mencatat sebanyak 8 kasus penyiksaan yang terjadi di wilayah Sumut. Adapun kasus itu merupakan yang termonitoring serta telah mendapat dampingan dari KontraS Sumut.

“Jumlah ini masih merupakan kasus-kasus yang kami monitoring maupun dampingi secara langsung. Mengingat keterbatasan akses dan informasi, angkanya diyakini jauh lebih besar,” tulis Koordinator KontraS Sumut, Amin Multazam.

Amin menjelaskan alasan penyiksaan itu kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum saat proses integorasi berlangsung. Di juga menjelaskan penyiksaan itu juga kerap terjadi antar sesama tahanan di dalam sel penjara.

“Seakan-akan penghukuman sepihak itu akan membuat efek jera bagi pelaku,
padahal sesungguhnya hal ini menunjukan ketidakcerdasan dan bentuk arogansi kekuasaan,” jelasnya.

Baca Juga: Wanita yang Dianiaya dan Dirantai Kekasihnya Jalani Pemeriksaan Pertama

Arogansi Aparat Masih Marak Terjadi

Amin pun membeberkan praktik penggunaan kekuatan berlebihan dan arogansi aparat keamanan dengan maraknya penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian dengan dalih tindak tegas dan terukur. Menurutnya kerancuan atas tafsir tindak tegas dan terukur menjurus pada praktik penyiksaan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

“Padahal ada begitu banyak aturan yang melarang penyiksaan serta penghukuman yang kejam, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan-peraturan internal di institusi seperti kepolisian,” terangnya.

Amin menambahkan, kepolisian sesungguhnya mengenal prinsip nesesitas dan proporsionalitas sebagaimana dimandatkan dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Sandar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun nesesitas harus didasari pada hal yang mendesak untuk kebutuhan penegakan hukum dan proporsionalitas merupakan keseimbangan antara tindakan yang dilakukan terhadap ancaman yang dihadapi dalam menegakkan hukum.

“Dibanyak kasus, tertangkapnya sehat dan secara baik-baik. Tapi saat di publis kondisinya sudah luka parah. Sedangkan disisi lain, akuntabilitas penggunaan kekuatan tidak dilakukan secara transparan,” sebutnya.

Reporter : Jafar Wijaya

GRANPRIZE

Berita Populer