Connect with us

Ekonomi

Komisi VII DPR Minta Pemerintah Perketat Aturan DMO Batu Bara

“Upaya ini perlu dilakukan agar pembangkit tidak kekurangan pasokan batu bara di saat harga batu bara internasional sedang tinggi,”

Diterbitkan

on

Perketat Aturan DMO Batu Bara (suara pakar)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Sumber: DPR RI)

Suarapakar.com – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah memperketat penerapan aturan kewajiban pasok ke pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) produk batu bara. Hal itu menyusul melonjaknya harga bahan bakar tersebut di level global sekarang ini.

Diketahui, sejumlah PLTU akan melakukan penghentian operasi (shutdown) lantaran kekurangan pasokan batu bara. Hal itu diakibatkan karena produsen batu bara lebih memilih ekspor karena harga jual yang tinggi.

“Upaya ini perlu dilakukan agar pembangkit tidak kekurangan pasokan batu bara di saat harga batu bara internasional sedang tinggi,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (1/7/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengemukakan harga batu bara saat ini berada di angka 128,4 dolar AS per ton. Menyentuh titik tertinggi sejak 10 tahun lalu.

Sementara, harga batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri maksimal adalah 70 dolar AS per ton.

“Dari pengalaman sebelumnya, patut diduga pengusaha tambang batu bara domestik akan cenderung mengambil kesempatan profit dengan menjual batu baranya ke pasar ekspor,” imbuhnya.

“Ini tentu tidak kita inginkan. Karena akan membuat PLTU kita kekurangan bahan bakar,” jelas Mulyanto.

Baca juga: Legislator Berencana Ciptakan Barometer Harga Komoditas Nasional

Kementerian ESDM Diminta Lakukan Pengawasan DMO

Oleh karena itu, Mulyanto pun memastikan akan meminta Kementerian ESDM melakukan pengawasan DMO secara ketat. Ia menambahkan, jika sejumlah perusahaan swasta masih nekat tidak mau mengalokasikan batu baranya ke PT PLN, maka Kementerian ESDM bisa mengenakan denda.

“Kalau pengusaha nekat, maka izin kuotanya akan dikurangi dan kena denda oleh Kementerian ESDM,” ujarnya.

Mulyanto menambahkan Indonesia sejauh ini telah mempunyai regulasi DMO batu bara sebesar 25 persen guna menjaga keterjaminan suplai untuk pembangkit listrik.

“Artinya, 25 persen produksi batu bara dari setiap pengusaha tambang wajib didedikasikan untuk kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.

Regulasi tersebut tercermin dari Keputusan Menteri ESDM No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri 2021. Ditetapkan penjualan batu bara untuk DMO pada 2021 ini minimal 25 persen dari produksi setiap produsen.

GRANPRIZE

Berita Populer