Connect with us

Nasional

Kisruh Rangkap Jabatan, Natalius: Jokowi Merusak Indonesia

“6 thn Jokowi Pimpin Indonesia, tidak ada kebijakan Jokowi yg secara substansial progresif (kemajuan), yg Jokowi lakukan semuanya regres (kemunduran) & destruktif (merusak tatanan terlalu besar & dalam),”

Diterbitkan

on

Suarapakar.com - Natalius Pigai komentari keputusan Jokowi izinkan rektor UI rangkap jabatan
Natalius Pigai menilai keputusan Jokowi merubah satuta dan mengizinkan Rektor UI rangkap jabatan merusak tatanan Indonesia (Sumber Gambar: voi)

Suarapakar.com – Keputusan Presiden Jokowi mengizinkan rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro rangkap jabatan menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari aktivis Natalius Pigai.

Natalius merasa keputusan Jokowi yang merupakan pemimpin negara adalah sebuah kesalahan fatal karena melanggar hukum. Bahkan pria asal Papua itu menyebut jika Indonesia mengalami kemunduran sejak di pimpin oleh Jokowi.

Ia memaparkan, selain soal rangkap jabatan yang membuat ricuh ini, tidak ada progres apapun dalam program yang dikerjakan Jokowi. Natalius menilai eks Gubernur DKI Jakarta itu justru merusak tatanan negara cukup parah.

“6 thn Jokowi Pimpin Indonesia, tidak ada kebijakan Jokowi yg secara substansial progresif (kemajuan), yg Jokowi lakukan semuanya regres (kemunduran) & destruktif (merusak tatanan terlalu besar & dalam),” cuit Natalius di Twitter pribadinya @NataliusPigai2, Rabu (21/7/2021).

Atas dasar itu dan hasil-hasil yang terjadi saat ini, Natalius mengingatkan agar Jokowi menyudahinya supaya Indonesia tidak terjerembab lebih dalam lagi.

“Hrs disudahi sebelum Indonesia masuk dlm kubangan.” tegas Natalius.

Suarapakar.com - Natalius Pigai komentari soal rangkap jabatan

Sempat Tak Perbolehkan Rangkap Jabatan, Jokowi Justru Teken Perubahan Statuta UI

Memang bukan tanpa alasan Natalius memberikan penilaian terhadap Jokowi. Pasalnya Jokowi memang terkesan asal-asalan dalam menerbitkan kebijakan seperti keputusan Statuta UI.

Seperti diketahui, Pemerintah menerbitkan peraturan baru Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) yang bermuatan peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI.

Peraturan tersebut kemudian diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021. Peraturan tersebut sekaligus mengganti peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Baca Juga: Perbolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan, Faisal Basri: Rakyat Makin Tak Percaya Presiden

Adapun karena peraturan baru tersebut, Ari Kuncoro ‘terlindungi’ dan tetap bisa merangkap jabatan sebagai rektor UI dan juga Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (BNI).

Padahal dimasa awal Pemerintahan nya tahun 2014 yang lalu Jokowi sempat menegaskan tidak boleh rangkap jabatan. Ia menilai bekerja di satu tempat saja belum tentu memiliki kinerja yang baik apalagi harus memecah fokus dengan pekerjaan yang lain.

“Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan! Kerja di satu tempat aja belum tentu bener kok,” ujar Jokowi.

GRANPRIZE

Berita Populer