Connect with us

Ekonomi

Kasus Covid Naik, Sri Mulyani Tambah Anggaran Kesehatan Jadi Rp193 Triliun

“Dalam Sidang Kabinet ini telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya ini untuk membiayai adalah Rp26,2 triliun, plus Rp6 triliun yang berasal dari Transfer Keuangan Dana Desa (TKDD),”

Diterbitkan

on

Anggaran Kesehatan Jadi Rp193 Triliun (suara pakar)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Sumber: Kemenkeu RI)

Suarapakar.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menambah anggaran kesehatan menjadi Rp193,93 triliun. Pagu anggaran itu dinaikkan dari Rp182 triliun setelah kasus Covid-19 dilaporkan melonjak selama sepekan terakhir.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2021 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), melalui konferensi video, Senin (05/07/2021).

“Ini naik dari yang kemarin kita telah sampaikan Rp172 triliun, dan naik lagi jadi Rp182 triliun, dan sekarang naik ke Rp193 triliun. Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan,” ujar Sri Mulyani.

Nantinya, pagu anggaran ini akan digunakan, antara lain untuk membiaya diagnostik untuk testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, dan santunan kematian untuk tenaga kesehatan.

Serta pengadaan obat-obatan dan alat pelindung diri (APD), pengadaan 53,91 juta dosis vaksin, bantuan untuk iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang, dan insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.

Selain penanganan di sektor kesehatan, ditambahkan Sri Mulyani, pemerintah juga meningkatkan dukungan APBN untuk mempercepat dan meningkatkan program perlindungan sosial.

Baca juga: Bansos Tunai Rp300 Ribu Akan Kembali Cair, Cek Lokasi Pengambilannya

Refocusing Anggaran Kesehatan

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan bahwa pemerintah memutuskan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L). Hal itu untuk memenuhi tambahan kebutuhan untuk penanganan di sektor kesehatan, perlinsos, dan program-program prioritas dan insentif lainnya,

“Dalam Sidang Kabinet ini telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya ini untuk membiayai adalah Rp26,2 triliun, plus Rp6 triliun yang berasal dari Transfer Keuangan Dana Desa (TKDD),” kata Sri Mulyani.

“Anggaran ini kemudian dipakai untuk membiayai berbagai belanja di kementerian/lembaga untuk penanganan COVID-19, baik itu untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien serta tenaga kesehatan,” paparnya.

Refocusing akan menyasar belanja-belanja seperti belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, dan bantuan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang bukan arahan Presiden. Pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola.

Lalu, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak memungkinkan dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan.

Sementara belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, belanja penanganan bencana, belanja operasional K/L, belanja pegawai, dan belanja multiyears contract tidak akan terkena refocusing. Refocusing juga memperhatikan pemenuhan alokasi belanja mandatori (pendidikan dan kesehatan).

“Bapak Presiden dan Wapres menginstruksikan agar prioritas ini dipertajam sehingga kita tetap bisa membantu seluruh masyarakat, terutama sektor kesehatan dan masyarakat, dalam menghadapi Covid-19 yang sedang melonjak sehingga diperlukan PPKM Darurat,” pungkasnya.

GRANPRIZE

Berita Populer