Connect with us

Nasional

Revisi UU ITE, Kapolri: Polri Kedepankan Edukasi dan Persuasi

Langkah ini untuk menghindari adanya upaya saling lapor, serta anggapan kriminalisasi menggunakan UU ITE

Diterbitkan

on

UU ITE
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: istimewa)

Suarapakar.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan kedepankan edukasi dan persuasi dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE (UU ITE). Hal ini setelah pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU ITE.

Kapolri Jenderal Listyo menyebutkan, langkah ini untuk menghindari adanya upaya saling lapor, serta anggapan kriminalisasi menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

“Dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentunya berpotensi untuk melaporkan atau saling melapor, atau terkenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan undang-undang ini bisa terkendali,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit usai Rapim TNI-Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menegaskan, pihaknya akan lebih mengedepan edukasi, persuasi dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice. Dengan begitu, kata Sigit, penggunaan ruang siber dan digital bisa berjalan dengan baik. Namun ia memberi catatan, dalam bermedia sosial harus tetap mematuhi aturan serta etika yang berlaku.

“Undang-undang ITE juga menjadi catatan untuk kedepan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif. Dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice,” pungkas mantan Kabareskrim Polri itu.

Baca juga: Pemerintah Siap Revisi UU ITE, Mahfud MD: Hilangkan Pasal Karet

Pengamat : UU ITE Menjawab Persoalan Kejahatan Siber

Sebelumnya, Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan UU ITE memang sebaiknya harus terevisi total. Heru beralasan, masih banyak masyarakat yang mendekam di penjara karena pasal di UU tersebut.

Terlebih, kelahiran undang-undang ini untuk menjamin kepastian hukum akan informasi dan transaksi elektronik. Jadi, UU ini dapat menjawab persoalan kejahatan siber, seperti hacking, cracking, dan crading.

“Maka, undang-undang ini baiknya direvisi total dan nanti fokusnya bagi pengembangan ekonomi digital. Bahkan mungkin undang-undanganya jangan lagi ITE, tapi menjadi UU Ekonomi Digital,” ujarnya melansir Liputan6.com.

Berita Populer