Connect with us

Nasional

Industri Miras Masuk Kategori Usaha Terbuka, Ini Kata MUI

Kebijakan itu menandakan bangsa Indonesia dinilai sebagai objek yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan dunia usaha.

Diterbitkan

on

industri minuman keras (suara pakar)
Ilustrasi Miras. (foto: istimewa)

Suarapakar.com – Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai Daftar Positif Investasi (DPI) sejak tahun ini. Padahal, sebelumnya industri itu masuk kategori bidang usaha tertutup.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan hal itu memperjelas bahwa kepentingan pengusaha lebih penting dari kepentingan rakyat.

“Ini jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat,” tegas Anwar Abbas melansir dari tribunnews.com, Kamis (25/2/2021).

Selain itu, Anwar menambahkan bahwa kebijakan itu menandakan bangsa Indonesia dinilai sebagai objek yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan dunia usaha. Tujuannya, untuk mendapatkan  keuntungan yang sebesar-besarnya.

Harusnya, pembangunan dunia usaha itu sejalan dengan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat.

“Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah, karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini,” ujar Anwar.

Seharusnya, Anwar menambahkan bahwa pemerintah tidak memberi izin kepada usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak, termasuk industri minuman keras.

“Serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya, tapi di situlah anehnya di mana pemerintah malah membuat kebijakan yang menentang dan bertentangan dengan tugas dan fungsinya tersebut,” ujar Anwar.

“Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945, tapi dalam prakteknya yang mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” pungkas Anwar Abbas.

Baca juga: Belum Dilantik, KPK Periksa Bupati Semarang Terpilih

Kebijakan Industri Minuman Keras Masuk Ketagori DPI Sesuai Perpres 10 2021

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Kebijakan industri minuman keras masuk kategori DPI tertuang dalam lampiran III Perpres 10/2021.  Pemerintah mengatur empat klasifikasi minuman keras yang masuk daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Seperti minuman keras mengandung alkohol dan minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur.

Adapun ketentuan untuk berinvestasi di bisnis tersebut adalah penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Video Pemerintah Menetapkan Miras Sebagai Daftar Positif Investasi

Berita Populer