Connect with us

Nasional

DPRD Sumut Minta Pemprovsu Teruskan Penerimaan CPNS PPPK

“Kami dari DPRD komisi E, tetap meminta kepada pemerintah Provinsi Sumut untuk meneruskan penerimaan para guru tidak tetap itu menjadi guru ASN melalui jalur PPKM itu,”

Diterbitkan

on

DPRS Sumut Minta Pemprovsu Teruskan Penerimaan CPNS PPPK (suara pakar)
Wakil ketua komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta. (Foto: Alfiansyah/Suara Pakar)

Suarapakar.com – Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), menyambut kedatangan puluhan guru honorer yang mengadukan pembatalan penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS), melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah Provinsi Sumut.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta menjelaskan para guru ini menyampaikan aspirasinya kepada komisi E, menyangkut keresahannya dalam hal penerimaan CPNS PPPK.

“Artinya mereka menyampaikan keluhan sampai hari ini tidak dapat mengakses, dan tidak dapat mendaftar. Sepengetahuan yang mereka dapat bahwa pemerintah provinsi sumatera utara sudah membatalkan, atau istrilah mereka menunda penerimaan cpns melalui jalur tersebut,” ungkapnya, Selasa (13/7/2021).

Ia mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum mendapat penjelasan kenapa itu dibatalkan. Padahal beberapa hari lalu DPRD komisi E telah melalukan rapat dengar pendapat bersama dinas pendidikan Provinsi Sumut terkait masalah tersebut.

Dalam rapat, tidak ada masalah. Angka 10.991 itu muncul dari pemerintahan Provinsi Sumut, bukan yang dialokasikan oleh pemerintahan pusat.

“Artinya berdasarkan kebutuhan kita di Sumut tentunya pemerintah Provinsi Sumut sudah menghitung, sudah menganalisa kebutuhan, menganalisa ketersediaan anggaran sehingga muncullah angka 10900 tersebut,” katanya.

Ketua Praksi partai PAN ini juga mempertanyakan, kenapa PPPK itu dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi Sumut. Pihaknya menilai ada yang salah dalam pengelolaan tata pemerintahan di Provinsi Sumut.

“Yang menjadi pertanyaan kita kenapa dibatalkan, berarti kalau alasan yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumut bahwa ini menyangkut tidak adanya anggaran ataupun hal-hal lain, berarti ada yang salah dalam sistem pemerintahan di Provinsi Sumut,” ucapnya.

“Kenapa saya bilang ada yang salah, karena inikan seharusnya sudah melalui proses yang panjang bukan satu dua minggu sehingga muncul angka 10ribu itu. Melalui proses yang panjang sehingga akhirnya dibatalkan,” sambung Hendra.

Baca juga: 61 Peserta Lulus Seleksi Administrasi Komisioner Komisi Informasi Sumut

CPNS Jalur PPPK Harapan Guru Honorer

Ia menjelaskan, penerimaan CPNS melalui jalur PPPK merupakan harapan dari para guru honorer ini. Mengingat ini merupakan kesempatan mereka untuk menjadi guru ASN.

“Harusnya ini sangat sensitif, karena inilah harapan dari guru-guru kita belum tentu tahun depan ada lagi program pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS melalui jalur ini, untuk tahun inikan itukan sekitar satu juta, tahun depan belum tentu ada. Makanya wajar ini resah para guru-guru kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya meminta kepada pemerintah sumut agar tetap terus meneruskan program CPNS melalui jalur PPKM.

“Ini karena sepengetahuan kami juga penganggaran gaji dan tunjangan itu ditanggung oleh APBN sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 202 tahun 2020. Artinya tidak ada persoalan disitu,” katanya.

“Saya nggak tahu ini apakah pemerintah Sumut memiliki pandangan berbeda, menganggap bahwa gaji para guru yang diangkat itu menjadi beban bagi APBN Provinsi Sumut,” tambah Hendra.

Hendra menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mencoba melakukan percepatan untuk berdiskusi dengan pemerintah Provinsi Sumut.

“Karena memang hari ini kita nggak bisa melalukan rapat-rapat di DPRD, mungkin melalui jalur yang segera saja non formal dan sebagaimana,” tuturnya.

Ia berharap, aspirasi yang disampaikan oleh para guru honorer ini harus bisa dipenuhi oleh pemerintah provinsi sumut. Karena yang memberi harapan itu adalah pemerintah provinsi sumut dengan menyatakan membuka 10.900 CPNS melalui jalur PPKM.

“Kan yang memberikan harapan itu pemerintah, tetapi hari ini harapan itu dimatikan serta-merta oleh pemerintah kita, sehingga inilah yang membuat masyarakat kita itu sangat kecewa,” ucapnya.

“Kalau dikatakan tadi persoalan anggaran hampir banyak juga kabupaten kota yang menerima juga melalui jalur yang sama. artinya dari sisi penganggaran nggak ada masalah,” sambung Hendra.

Ia juga mengatakan, Komisi E akan mempelajari apakah ada masalah lain terjadi seperti ini sehingga PPKM itu dibatalkan.

“Jadi statement kami dari DPRD komisi E, tetap meminta kepada pemerintah Provinsi Sumut untuk meneruskan penerimaan para guru tidak tetap itu menjadi guru ASN melalui jalur PPKM itu,” pungkas Hendra.

Reporter : Alfiansyah

GRANPRIZE

Berita Populer