Connect with us

Ekonomi

DPR: Utang Indonesia Terus Meningkat, Tidak Perlu Panik

“Saya kira pemerintah dimanapun tidak akan mau terbelit utang dan mewariskan utang kepada generasi berikutnya hingga menjadi beban yang tidak tertanggungkan,”

Diterbitkan

on

Utang Indonesia Terus Meningkat
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah. (Sumber: DPR RI)

Suarapakar.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah mengatakan meningkatnya utang pemerintah tidak perlu direspon secara berlebihan apalagi panik.

Menurutnya, angka utang tersebut masih dalam posisi aman. Masih jauh dari batas atas yang digariskan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

“Saya kira pemerintah dimanapun tidak akan mau terbelit utang dan mewariskan utang kepada generasi berikutnya hingga menjadi beban yang tidak tertanggungkan,” ujar Said dalam keterangan pers yang dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (28/6/2021).

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2020, khususnya yang menyangkut utang pemerintah menyebutkan adanya kerentanan terhadap rasio utang terhadap penerimaan dan rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan. Kerentanan itu dipandang BPK telah melampaui batas terbaik yang direkomendasikan oleh lembaga internasional.

Namun, kata Said, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membuat ketentuan mitigatif, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.08/2020 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Beleid inilah yang dirujuk oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dalam menjalankan kebijakan utang pemerintah.

Said justru menilai, pernyataan BPK dalam Rapat Paripurna DPR RI soal utang ini baik. Tetapi kurang bijak dalam ikut serta mendorong situasi kondusif dan kerjasama antar lembaga disaat bangsa dan negara menghadap krisis kesehatan dan kontraksi ekonomi.

Menurutnya, sikap ini jauh dari kepatutan dan tidak menjadi teladan yang baik rakyat yang sedang sudah menghadapi pandemi.

“Pernyataan BPK ini baik walau kurang bijak,” tegas Said.

Baca juga: Waspada Bangkrut, DPR Minta Pemerintah Punya Skenario Kurangi Utang

DPR Minta Lembaga dan Kementerian Tidak Saling Serang

Politisi PDI-Perjuangan ini berharap, antar lembaga dan kementerian hendaknya tidak saling ‘menyerang’ di muka umum. Sebab yang dibutuhkan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya yaitu semangat gotong royong. Apalagi, imbuh Said, BPK adalah lembaga negara.

Dengan demikian, sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya diatur kuat oleh UUD 1945 dan UU Nomor 6 tahun 2006, maka segala tugas dan fungsi serta tindakannya harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan produk turunannya.

“Bila ada pertimbangan lain di luar UU, maka bukanlah yang utama dan bukan menjadi acuan BPK menyatakan pendapat untuk dijadikan landasan dalam menilai kinerja subyek pemeriksaan,” jelasnya.

BPK, saran Anggota Komisi XI DPR RI ini, akan lebih bijak bila menemukan berbagai praktik internasional yang baik dalam tata kelola utang pemerintah.

“Lebih bijak bila BPK menjadikannya sebagai rekomendasi tambahan yang sifatnya saran kepada pemerintah. Sebab yang utama dari rekomendasi BPK yang bersifat mengikat adalah ketentuan perundang-undangan,” sarannya.

Dengan mengacu data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kemenkeu, Diungkapkan Said, profil utang pemerintah menunjukkan risiko valas yang menunjukkan tren penurunan. Dari total utang pemerintah pada tahun 2019 sebesar Rp4.778 triliun, sebesar Rp1.808,9 triliun (37,8 persen) dalam bentuk valas.

Pada tahun 2020 porsi valas naik ke level Rp2.037 triliun (33,5 persen) dari total utang Rp6.074,6 triliun.

Kondisi ini dinilai Said masih dalam koridor Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.08/2020 yang menetapkan porsi utang pemerintah dalam komposisi valas maksimal 41 persen. Demikian juga Rata-Rata Tertimbang Jatuh Tempo atau Average Time to Maturity (ATM) utang pemerintah menunjukkan tren penurunan.

Setidaknya pada rentang 2016-2020 ATM menunjukan angka di bawah 9 tahun.

GRANPRIZE

Berita Populer