Connect with us

Nasional

DPR Minta Pemerintah Setop Semua Proyek Selain Penanganan Covid-19

“Hanya dibutuhkan tiga hal, setop proyek yang tak terkait penanganan pandemi, perketat PPKM Darurat, dan bangun industri pangan masyarakat,”

Diterbitkan

on

DPR Minta Setop Semua Proyek (suara pakar)
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. (Sumber: Dok DPR/Man)

Sauarapakar.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyerukan agar semua proyek pemerintah selain penanganan Covid-19 disetop saja. Semua harus berkonsentrasi pada penanganan wabah Covid-19 yang belum diketahui sampai kapan akan berakhir.

Menurutnya, penanganan pandemi dan dampaknya harus menjadi prioritas utama pemerintah.

“Situasi sekarang tidak bisa dilakukan kebijakan business as usual. Penanganan ini membutuhkan banyak sumber daya dan sebaiknya fokus kita di sana,” ujar Fathan dalam siaran persnya dikutip dari laman resmi DPR, Rabu (21/7/2021).

Oleh karena itu, Fathan meminta agar proyek-proyek yang tidak terkait penanganan pandemi sebaiknya ditunda. Seperti rencana pembangunan ibu kota baru, penyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, serta utang luar negeri yang tidak terkait penanganan pandemi.

“Pengalihan anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan recovery ekonomi. Saat ini, kita harus selesaikan bahaya di depan mata,” tandasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak pemerintah memperketat pelaksanaan PPKM. Menurutnya, lebih baik bersakit-sakit selama tiga atau empat minggu, daripada terus terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang mengancam peluang recovery ekonomi dalam jangka panjang.

“Kami berharap dengan kebijakan tersebut terjadi penurunan mobilitas sosial yang bisa menekan lonjakan kasus positif maupun kasus aktif yang saat ini menjadi tertinggi di dunia,” harapnya.

Baca juga: Lebih dari 1.000 Nakes Dilaporkan Gugur Selama Pandemi Covid-19

DPR Minta Refocusing Anggaran

Selama pandemi berlangsung, sambungnya, ada peningkatan jumlah pengangguran yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang (YoY) dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 6,93 juta orang. Selain itu, hingga kuartal I tahun 2021 orang miskin bertambah menjadi 27,54 juta orang atau naik 1,12 juta orang dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.

“Ini menunjukkan perlunya refocusing atas penanganan pandemi. Kita jangan sampai terlambat melakukan langkah strategis,” kata legislator dapil Jawa Tengah II itu.

“Hanya dibutuhkan tiga hal, setop proyek yang tak terkait penanganan pandemi, perketat PPKM Darurat, dan bangun industri pangan masyarakat,” lanjutnya.

Dikatakan Fathan, penguatan ketahanan pangan juga akan menghindari negara dari krisis pangan pascapandemi.

“Saat kita akan kembali membangun, kita sudah memiliki modal pangan yang cukup untuk masyarakat, sehingga tidak akan ada cerita kelaparan. Jika masyarakat sehat dan pangan tercukupi, pemerintah akan lebih mudah untuk kembali melanjutkan pembangunan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, lonjakan kasus Covid-19 membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi juga mengalami koreksi. Saat ini Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari kisaran 4,6 persen menjadi 3,8 persen sepanjang tahun 2021.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga merevisi target pertumbuhan ekonomi di angka 3,7-4,5 persen. Dari kisaran 4,3-5,3 persen sepanjang 2021.

“Kami menilai dengan perkembangan terbaru yang ada maka sudah saatnya dilakukan perubahan fokus anggaran,” desaknya.

Berita Populer