Connect with us

Nasional

Dengar Aspirasi Rakyat, Pemerintah Larang TKA Masuk ke Indonesia

“Kita sekarang mengambil pengetatan yang lebih ketat tenaga kerja asing apakah di proyek strategis nasional, ataupun dalam proyek-proyek lainnya,”

Diterbitkan

on

Larang TKA Masuk ke Indonesia (suara pakar)
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (Sumber: Setkab RI)

Suarapakar.com – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi melarang tenaga kerja asing (TKA) masuk wilayah Indonesia selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly lewat Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 yang diteken oleh dirinya sendiri, Rabu (21/7/2021). Salah satu bunyi beleid itu, TKA menjadi salah satu pihak yang dikecualikan untuk masuk ke Indonesia.

“Orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap,” kata Yasonna dalam jumpa pers virtual dikutip dari cnnindonesia, Rabu (21/7/2021).

“Orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,” lanjutnya.

Yasonna mengatakan, kebijakan larangan TKA masuk ke Indonesia dibuat setelah mendengar aspirasi dari masyarakat. Setelah melakukan evaluasi, dikatakan Yasonna, pemerintah kemudian melakukan pengetatan terhadap TKA yang ingin masuk ke Indonesia.

“Sekarang ini kita evaluasi kembali dan ada masukan-masukan dari masyarakat,” ujarnya.

“Kita sekarang mengambil pengetatan yang lebih ketat tenaga kerja asing apakah di proyek strategis nasional, ataupun dalam proyek-proyek lainnya tidak kita perkenankan masuk, kecuali dalam lima klasifikasi yang kita sebutkan tadi,” sambungnya.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Setop Semua Proyek Selain Penanganan Covid-19

Larangan TKA Masuk ke Indonesia Butuh Waktu Transisi

Namun demikian, Yasonna menjelaskan bahwa aturan tersebut akan mulai berlaku dua hari ke depan sejak diterbitkan. Menurutnya, perlu masa transisi sejak diumumkan kemarin.

“Mengapa transisi 2 hari? Karena baru hari ini kita umumkan. Tentu tidak fair ada orang sedang proses terbang, tidak mungkin langsung kita deportasi,” ucap Yasonna.

Ia menilai, setiap kebijakan yang berurusan dengan kedatangan orang asing membutuhkan jeda waktu. Keputusan tersebut, katanya, telah dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri RI.

“Ini yang selalu berurusan dengan kedatangan orang asing biasanya selalu ada jeda waktu. Saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Menlu tentang hal ini juga,” lanjutnya.

Politikus PDIP ini pun berjanji akan menjalankan kebijakan tersebut secara ketat. Saat ini, imbuhnya, orang asing yang termasuk pengecualian pada peraturan tersebut membutuhkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait untuk dapat masuk ke Indonesia.

“Koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait ini akan juga dilakukan soal orang asing yang masih boleh masuk ke Indonesia sesuai aturan yang baru,” jelasnya.

GRANPRIZE

Berita Populer