Connect with us

Peristiwa

Demi Berikan Rasa Keadilan, Jokowi Klaim Siap Revisi UU ITE

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya Saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya,” kata Jokowi

Diterbitkan

on

Revisi UU ITE
Presiden Joko Widodo, (Sumber: Sekretariat Kabinet RI)

Suarapakar.com – Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi juga siap revisi UU ITE jika tidak bisa memberikan rasa keadilan di masyarakat.

Presiden Jokowi memberikan arahan itu dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara Jakarta, Senin (15/02/2021). Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan. Dengan begitu implementasi terhadap penegakan UU ITE di Indonesia dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya melansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Selasa (16/2/2021).

Selain itu, Kepala Negara juga menuturkan bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali dijadikan proses hukum karena dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu, Presiden memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan. Apalagi yang menjadikan UU ITE sebagai rujukan hukumnya.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” ungkap Presiden.

Baca Juga: Turnamen Pramusim 2021 akan Bergulir, Menpora: Tidak Ada Penonton

Jokowi Siap Revisi UU ITE

Lebih lanjut Presiden Jokowi menegaskan bahwa akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya Saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya,” pungkasnya.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tambahnya.

Meski demikian, Presiden Jokowi tetap menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, dan beretika. Selai itu, produktif melalui implementasi yang sesuai dari UU tersebut.

Berita Populer