Connect with us

Nasional

Daftar Kebijakan Plinplan Jokowi, Mulai dari Kereta Cepat hingga Amnesti Pajak

Pembangunan proyek kereta cepat menjadi sorotan karena ditentang banyak pihak soal pembengkakan biaya (cost overrun).

Diterbitkan

on

Daftar Kebijakan Plinplan Jokowi (suara pakar)
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Sumber: Sekretariat Kabinet RI)

Suarapakar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat sudah beberapa kali mengubah berbagai program kerja strategis periode pertama pada periode kepemimpinan keduanya, Senin (11/10/2021).

Salah satunya, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang tiba-tiba direstui mendapat pembiayaan dari APBN lewat Penanaman Modal Negara (PMN). Padahal, pada 2015 lalu, Jokowi berjanji proyek tidak bakal menggunakan serupiah pun dana APBN.

“Jadi sudah saya putuskan bahwa, kereta cepat itu tak menggunakan APBN. Tidak ada jaminan dari pemerintah,” kata Jokowi di sela-sela blusukan di kawasan Cilincing, Lapangan Kobra, Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, 3 September 2015 lalu.

Janji tersebut Jokowi ingkari lewat terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 107/2015 yang diterbitkan pada 6 Oktober 2021.

Beberapa perubahan tertuang dalam beleid, pertama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula tak menggunakan APBN, kini mendapat suntikan dana negara. Suntikan APBN akan mengalir dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium.

Kedua, Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua komite pembangunan proyek.

Pembangunan proyek kereta cepat terus menjadi sorotan selain karena ditentang banyak pihak juga karena pembangunannya yang tidak mulus, juga terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) proyek yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.

Baca juga: Umrah Dibuka Kembali, Pemerintah Diminta Jamin Prokes Calon Jemaah

Tax Amnesty Jilid II

Selain kereta cepat Jakarta-Bandung, Jokowi juga tak tepat janji soal program pengampunan pajak (tax amnesty). Pada 2016 lalu, saat pemerintah mengumumkan tax amnesty jilid I, Jokowi menegaskan bahwa program hanya akan diselenggarakan sekali.

“Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Jadi tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau gunakan silakan, yang tidak maka hati-hati,” kata Jokowi dalam pencanangan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016 lalu.

Lagi-lagi tak sesuai janji, lewat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah kembali berencana meluncurkan program hampir serupa dengan memberikan keringanan pajak bagi warga yang melaporkan hartanya pada Januari-Juni 2022 mendatang.

Berbeda dengan sebelumnya, kali ini pemerintah tak lagi menggunakan istilah pengampunan tetapi pengungkapan pajak sukarela. Program ini bertujuan mempersempit probabilitas wajib pajak atau pengusaha menghindari pajak.

Kemudian, pemerintah juga mengubah kebijakan terkait skema vaksinasi covid-19. Awalnya, pemerintah menyatakan akan diberlakukan dua skema vaksinasi, yaitu skema subsidi pemerintah dan vaksin berbayar.

Namun, pada 16 Desember 2020, pemerintah mengumumkan bakal menggratiskan seluruh vaksinasi covid-19 di Indonesia. Saat itu, Jokowi menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealokasi anggaran pos lain untuk memenuhi kebutuhan biaya distribusi vaksin covid-19.

Pada praktiknya, pemerintah kemudian menggandeng dunia usaha menggulirkan program vaksin Gotong Royong yang biayanya dibebankan kepada pengusaha guna mempercepat program vaksinasi. Pemerintah juga tengah menggodok skema vaksin berbayar sebagai booster untuk warga.

KELASTRADING

Berita Populer