Connect with us

Politik

KLB Langgar Prokes, Demokrat Sumut Kecewa Dengan Satgas Covid-19 Sumut

“Kita meminta kesimpulan dari Satgas Covid-19 Sumut sehingga bisa kita ambil langkah selanjutnya,”

Diterbitkan

on

Satgas Covid-19 Sumut (suara pakar)
KLB di the hill hotel sibolangit. (Foto: Alfiansyah)

Suarapakar.com – Keramaian yang terjadi di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel, Sibolangit, membuat kader Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) kecewa dengan sikap Satgas Covid-19 Sumut yang tidak melakukan tindakan tegas.

Tim Hukum DPD Partai Demokrat Sumut, Subanto mengatakan, KLB yang digelar di The Hill Hotel Sibolangit dan dihadiri ribuan orang itu diduga melanggar protokol kesehatan.

“Sampai hari ini kita tidak mendapat penjelasan dari Satgas Covid-19 Sumut terkait hasil pengecekan mereka di lokasi KLB sehingga acara tersebut sampai berjalan hingga selesai,” ungkapnya, Senin (8/3/2021).

Subanto menjelaskan, pihaknya telah membuat laporan kepada Satgas Covid-19 Sumut terkait dugaan adanya kerumunan dalam kegiatan KLB yang di gelar di Sibolangit pada hari yang sama. Laporan tersebut secara administratif diterima oleh petugas di Posko Satgas.

Sehingga pada hari yang sama Gubernur Sumut mengeluarkan statemen akan membubarkan kegiatan KLB jika terdapat kerumunan.

“Kan KLB itu tanggal 5 dimulai, paginya saya sudah melaporkan dugaan kerumunan itu ke Satgas Covid-19 Sumut. Saya langsung yang melaporkan ke Satgas berdasarkan surat tugas yang diberikan kepada saya,” ujarnya.

“Tidak lama setelah itu Pak Gubernur Edy mengeluarkan statemen untuk membubarkan KLB,” sambungnya.

Setelah membuat laporan, menurutnya ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan sehingga Satgas Covid-19 Sumut melakukan peninjauan ke lokasi. Namun, sampai hari ini belum ada penjelasan secara resmi apakah kegiatan tersebut dari hasil monitoring Satgas ditemukan pelanggaran prokes atau tidak.

“Tapi ternyata KLB tidak dibubarkan, makanya menjadi pertanyaan besar gubernur mengintruksikan dibubarkan, satu sisi Satgas Covid-19 sudah mengecek ke lapangan. Pertanyaan besarnya, hasil petugas yang ke lapangan itu apa? Apakah KLB memenuhi prokes yang ada atau tidak,” kata Subanto.

Oleh sebab itu, lanjut Subanto, pihaknya meminta keterangan dan kesimpulan resmi dari Satgas Covid-19 atas laporan yang disampaikan secara administrasi tersebut.

“Kita meminta kesimpulan dari Satgas Covid-19 Sumut sehingga bisa kita ambil langkah selanjutnya. Contohnya kalau ternyata hasilnya ada pelanggaran Covid-19, maka akan kita lakukan tindakan secara hukum,” ujarnya.

“Tapi kalau kesimpulannya tidak ada pelanggaran, kita juga mau tahu bukti autentik mana-mana saja yang tidak melanggar Prokes,” lanjutnya.

Baca juga: Hadiri KLB, Plt Ketua DPC Demokrat Humbahas Dipecat

Apakah PPKM Tidak Berlaku di Sibolangit?

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diketahui mengeluarkan instruksi tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tiga wilayah yakni Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai (Mebidang).

“Aturan tersebut mewajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan tidak berkerumun, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker,” ucapnya.

Di sisi lain, masyarakat tetap diminta untuk mematuhi PPKM dengan menaati jam operasional tempat usaha dan memakai masker setiap hari. Sementara, kegiatan yang mengumpulkan banyak orang terjadi di Sibolangit dan tetap berlangsung hingga selesai.

“PPKM itu kan berlaku di Deli Serdang, artinya apakah ada pengecualian dalam kegiatan KLB sehingga tidak dilakukan penindakan?” tandasnya.

Reporter: Alfian Syah

Berita Populer