Connect with us

Kriminal

Bentrokan di Deliserdang, Petani dan Oknum Prajurit TNI Jadi Tersangka

Tersangka bentrokan tersebut tak hanya dari kalangan TNI saja, melainkan juga masyarakat sipil yang juga terlibat peristiwa itu.

Diterbitkan

on

Bentrok dengan Warga di Deliserdang, Oknum Prajurit TNI Jadi Tersangka (suara pakar)
Potongan video bentrokan yang terjadi antara petani dengan sejumlah prajurit TNI di Desa Sei Tuan, Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Selasa (4/1/2022). (Sumber: Istimewa)

Suarapakar.com – Sejumlah oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka buntut bentrokan dengan petani yang terjadi di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad), Letjen Chandra W Sukotjo mengatakan, pihaknya masih menyelidiki peristiwa yang terjadi di Desa Sei Tuan, Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Selasa (4/1/2022) itu. Chandra enggan menyebut berapa jumlah oknum prajurit TNI Angkatan Darat (AD) yang jadi tersangka dalam baku hantam itu.

“Ada beberapa (tersangka), saya belum bisa sampaikan karena masih proses,” kata Chandra di Gedung Gatot Soebroto Puspomad, Jakarta Pusat, mengutip cnnindonesia.com Jumat (14/1/2022).

https://bit.ly/kodesuarapakar

Chandra hanya menyebut tersangka terdiri kasus bentrok itu terdiri dari kalangan TNI dan masyarakat sipil. Menurutnya, korban dalam peristiwa tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat melainkan juga prajurit TNI.

“Deliserdang masih dalam proses pemeriksaan sudah laksanakan pemeriksaan terhadap semua tersangka maupun saksi-saksi,” tutur Chandra.

Baca juga: TNI AL Tangkap 3 KIA Berbendera Vietnam di Natuna Utara, 12 ABK Diamankan

Bentrokan Petani dengan Prajurit TNI Diduga Terkait Lahan

Sebelumnya, video yang merekam sejumlah prajurit TNI AD terlibat bentrok dengan petani di Deliserdang beredar di media sosial. Bentrok itu terkait pemasangan plang tanda kepemilikan lahan.

Kuasa hukum warga, Jonen Naibaho mengatakan warga merasa tidak terima karena Puskopkar A Kodam I/Bukit Barisan mengklaim secara sepihak lahan mereka. Menurut Jonen, masyarakat menyatakan TNI tak berhak memasang patok atas lahan yang kini tengah disengketakan di pengadilan.

Selain itu, lahan tersebut sudah dikuasai warga sejak 1952 yang kemudian dikelola secara turun temurun. Puskopkar A Kodam I/Bukit Barisan tiba-tiba mengklaim lahan itu.

Menurut Jonen, keributan itu berawal saat Puskopkar A Kodam I/Bukit Barisan memasang plang di atas lahan itu. Tulisan dalam plang itu meminta agar warga mengosongkan lahan. Padahal lahan itu masih bersengketa di Pengadilan Negeri Lubukpakam.

“Tapi dalam plang ada bahasa lahan agar dikosongkan. Padahal kita juga sudah pasang plang di situ, ada nomor perkara yang sedang berproses di PN Lubukpakam. Warga merasa kenapa itu harus ada tulisannya dikosongkan, padahal ini lagi ada proses perkara di PN. Itu yang membuat warga keberatan,” jelasnya.

Kependam Bukit Barisan Letkol Inf Donald Erickson Silitonga mengatakan, insiden tersebut terjadi kesalahpahaman antara Puskopkar A Kodam I/Bukit Barisan. Pemasangan plang di sana hanya untuk mengamankan aset milik TNI.

Berita Populer