Connect with us

Nasional

Aturan Baru! Mau Jual Tanah dan Rumah Harus Punya BPJS Kesehatan

“Kami mengapresiasi upaya Kementerian ATR BPN yang bergerak cepat menjalankan instruksi Presiden. Karena program JKN-KIS ini untuk kepentingan semua WNI,”

Diterbitkan

on

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Foto: cnn)

Suarapakar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan peraturan baru terkait jual beli tanah dan rumah yakni harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Aturan ini disebut akan mulai berlaku pada bulan Maret 2022 mendatang dan telah tertuang dalam surat Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022.

Dalam aturan tersebut, dikatakan bahwa permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli harus melampirkan Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib.

Mengenai perihal itu, dibenarkan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Kami mengapresiasi upaya Kementerian ATR BPN yang bergerak cepat menjalankan instruksi Presiden. Karena program JKN-KIS ini untuk kepentingan semua WNI,” ujar Iqbal.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan tujuan menjamin keberlangsungan program itu sendiri. Berikut isi aturan tersebut:

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib lmandatory) berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana telah djubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh penduduk wajib menjadi pescrta janinan kesehatan termasuk warga negara asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

Baca Juga: Aturan Baru BPJS Ketenagakerjaan: Baru Bisa Cair di Usia 56 Tahun

2. Berdasarkan diktum KEDUA angka 17 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan.

Berita Populer