Connect with us

Nasional

Aturan Baru BPJS Ketenagakerjaan: Baru Bisa Cair di Usia 56 Tahun

“Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun,”

Diterbitkan

on

Suarapakar.com - Aturan BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun
BPJS Ketenagakerjaan (Foto: tirto)

Suarapakar.com – Pemerintah kembali membuat keputusan dan aturan yang dinilai merugikan rakyat, kali ini BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dicairkan jika usia peserta menyentuh 56 tahun.

Terkait aturan baru tersebut tertuang dalam keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam keputusan itu, aturan bagi peserta yang diperbolehkan mencairkan JHT yakni pada Pasal 3, tertulis manfaat JHT akan diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) berusia 56 tahun.

“Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun,” tulis isi Permenaker tersebut.

Aturan itu dinilai merugikan peserta BPJS Ketenakerjaan, karena pada peraturan sebelumnya yang tertuang dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, JHT bisa diklaim setelah satu bulan usai pekerja tersebut mengundurkan diri dari tempat bekerja.

“Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan,” tulis isi Pemermenaker no 19 tahun 2015 Pasal 15.

Baca Juga: NIK Bakal Digunakan Sebagai Nomor Kepesertaan BPJS Kesehatan

Terkait perubahan keputusan itu dibenarkan oleh Pps. Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJamsostek Dian Agung Senoaji.

Dian menilai aturan baru itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004. Yang mana program JHT bertujuan untuk menjamin peserta menerima uang tunai pada saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, sehingga pekerja memiliki tabungan ketika memasuki masa pensiun.

“Jika pekerja mengalami PHK, pemerintah telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan manfaat uang tunai, akses lowongan kerja dan pelatihan kerja,” ujar Dian mengutip kompas, Sabtu (12/02/2022) .

Luncurkan JKP, Program Baru BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (24/1/2022) yang lalu mengatakan pemerintah berencana akan meluncurkan program terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada 22 Februari tahun ini.

“Kami mengharapkan bapak presiden me-launching program JKP ini pada 22 Februari 2022. Kami ambil tanggal yang cantik 22 Februari 2022,” kata Ida.

Baca Juga: Vaksinasi Booster Januari 2022: Lansia-Peserta BPJS Gratis, Warga Umum Bayar

Dalam penjelasan nya, Ida mengatakan ada keuntungan yang didapat bagi para pekerja/buruh yang terkena PHK dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini.

“Dalam program JKP ini, peserta akan menerima uang tunai menyesuaikan iuran yang dibayarkan ke BP Jamsostek. Manfaat ini bisa didapatkan, asalkan peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah tersebut rutin membayarkan iuran minimal 6 bulan berturut-turut.

“Selain itu, terkait manfaat uang tunai yang diberikan tiap bulan kepada pekerja terkena PHK atau belum bekerja, paling banyak 6 bulan upah, besarannya 45 persen dari upah bulanan untuk 3 bulan pertama. Kemudian, tiga bulan berikutnya akan dibayarkan 25 persen dari upah bulanan,” tutup Ida.

 

Berita Populer