Connect with us

Nasional

57 Pegawai KPK Resmi Dipecat pada 30 September, Termasuk Novel Baswedan

“Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,”

Diterbitkan

on

57 Pegawai KPK Resmi Dipecat (suara pakar)
Gedung KPK (Sumber: Dokumentasi KPK)

Suarapakar.com – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan bakal memberhentikan secara resmi alias memecat 57 pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 30 September 2021. Satu dari 57 pegawai tersebut adalah Penyidik Senior nonaktif KPK, Novel Baswedan.

Adapun 57 pegawai yang bakal dipecat tersebut, yakni enam orang yang tidak memenuhi syarat dan menolak untuk mengikuti pendidikan serta pelatihan (Diklat) bela negara. Serta, 51 pegawai nonaktif KPK yang memang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat bela negara sebagai syarat menjadi ASN.

“Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

“Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” lanjut Alex.

Diketahui sebelumnya, terdapat 1.351 pegawai KPK yang mengikuti proses alih status sebagai ASN melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagaimana amanat undang-undang. Pada proses tersebut, 1.274 pegawai KPK dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk menjadi ASN.

Dari jumlah yang lulus tersebut, 1.271 di antaranya telah dilantik sebagai pegawai ASN pada tanggal 1 Juni 2021, lalu. Sementara pegawai KPK yang TMS untuk menjadi ASN ada sebanyak 75 orang. Dimana, 24 dari 75 orang itu dinyatakan masih bisa diberikan kesempatan untuk menjadi ASN.

Sebanyak 24 pegawai KPK tersebut kemudian disyaratkan untuk mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan untuk bisa menjadi ASN. Namun demikian, hanya 18 orang yang sepakat untuk mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan.

Sedangkan sisa pegawai KPK yang tidak lolos TWK hingga kini masih dinonaktifkan dan bakal diberhentikan pada 30 September 2021. Satu dari pegawai yang bakal diberhentikan tersebut sudah dinyatakan pensiun.

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP Baru Disiplin PNS, Begini Isinya

Hormati Proses Hukum, Jokowi Pilih Tak Bergeming

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih tidak banyak berkomentar terkait nasib 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan diberhentikan setelah gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Jokowi, ia tidak banyak menjawab desakan publik untuk turun tangan terkait hal ini karena menghormati proses yang mash berjalan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

“Saya enggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (15/9/2021).

Jokowi menjelaskan yang berwenang menjawab persoalan itu adalah pejabat pembina, dalam hal ini misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

KELASTRADING

Berita Populer